Tidak mau CUTI, Ahok Berbahaya, Jimly: Aturan Cuti Bagi Petahana Sifatnya Wajib

Daftar Artikel Terbaru
close
Daftar Artikel Populer

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan aturan mengenai cuti bagi petahana dalam berkampanye merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna mencegah konflik kepentingan.

"Aturan mengenai cuti sifatnya bukan hak tapi kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencegah conflict of interest supaya petahana tidak menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi berkampanye. Itu maksudnya," ujar Jimly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016), dikutipokezone.

Jimly menilai, apa yang diresahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal cuti yang menghalangi proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tak seharusnya dilakukan.

Menurutnya, negara bisa jalan terus walaupun pejabatnya sedang berhalangan hadir. "Presiden pun, kalau berhalangan ada wakil, negara sebagai institusi jalan terus," ucap Jimly.

Megalomania.. yang merasa diatas hukum dan selalu merasa paling benar merupakan sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi megalomania yang tak tau malu...

Dulu ngomong sendiri "CAGUB INCUMBENT HARUS CUTI AGAR TAK ADA FASILITAS NEGARA YANG DIGUNAKAN"....

Sekarang.... menentang kewajiban cuti bagi pejabat (petahana/incumbent) yang maju lagi dalam pilkada.



Bawaslu: Jika Tidak Cuti, Calonan Petahana Bisa Didiskualifikasi



 Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menegaskan bahwa calon kepala daerah wajib cuti selama masa kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau UU Pilkada. Jika tetap ngotot cuti, petahana bisa didiskualifikasi dari calon kepala daerah.
Dalam Pasal 70 UU Pilkada disebutkan bahwa petahana wajib cuti setelah tiga hari ditetapkan menjadi calon kepala daerah sampai tiga hari sebelum pemungutan suara.
“Kita lihat undang-undangnya, bisa sampai mendiskualifikasi sebagai calon, itu sanksi terberatnya seperti itu,” ujar Muhammad seusai acara diskusi Bawaslu di Hotel Melia, Yogyakarta, Jumat (5/8).
Muhammad mengingatkan calon kepala daerah petahana bahwa UU Pilkada sudah jelas mengatur hal tersebut sehingga harus dijalankan. Aturan tersebut, kata dia berlaku untuk semua pejabat publik.
“Semua peserta yang sudah ditetapkan KPU harus mengikuti aturan. Jadi petahana, aturannya harus ambil cuti, kita menyesuaikan UU. Saya kira siapapun incumben harus cuti, kita bukan hanya akan menggunakan untuk kampanye saja tapi dikhawatirkan ada bentuk lain kalau dia tidak cuti,” terang dia.
Lebih lanjut, Muhammad menuturkan bahwa cuti selama masa kampanye bagi petahana tersebut dilakukan agar adanya perlakuan yang sama semua calon kepala daerah. Selain itu, katanya cuti tersebut dalam rangka mencegah mobilisasi birokrasi dan program keuangan daerah untuk kepentingan petahana.
“Waktu membahas pasal ini (pasal cuti kampanye bagi petahana) sangat ketat di DPR, bahkan DPR maunya mundur, tapi diperingan dan hanya cuti,” pungkas dia.(ts/bs)


Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

» Terima Kasih sudah membaca : Tidak mau CUTI, Ahok Berbahaya, Jimly: Aturan Cuti Bagi Petahana Sifatnya Wajib | jika artikel ini bermanfaat yuk di like dan sebarkan :)


KOTAK KOMENTAR


ARTIKEL TERKAIT


" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Daftar Artikel Populer

" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (Alquran, Surat : al-Isra ayat 36)

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Youtube Channel - Pinterest - Thumbler
Back to Top