CEO Sharia Law Institute: Karena Telah Lecehkan Al Qur’an, Ahok Bisa Dijerat UU Penistaan Agama dan UU ITE

Daftar Artikel Terbaru
close
Daftar Artikel Populer
http://img.eramuslim.com/media/2016/04/ahok-bohong-melulu.jpg

JAKARTA – CEO Sharia Law Institute, Chandra Purna Irawan,MH dalam siaran pers yang diterima Islampos menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dapat dijerat pidana terkiat penistaan agama dan UU ITE. Atas dasar hukum tersebut, Ahok bisa dilaporkan ke pihak berwajib.

Terkait Penistaan Agama, Ahok bisa dijerat dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”). Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menyatakan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Selain itu, UU 1/PNPS/1965 –dalam Pasal 4- juga memasukan pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yakni, Pasal 156ayang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ahok juga bisa dijerat UU ITE (jika ini dipublish secara resmi oleh Pemprov DKI, 27 Sept 2016 Gub Basuki T. Purnama Kunjungan Ke Kep.Seribu dlm rangka Kerja sama dgn STP. https://www.youtube.com/watch?v=Eka3WM3zsDA)

 https://4.bp.blogspot.com/-DGLqEkJc18U/V-N9-x14g9I/AAAAAAAAHCI/IHPJS6pNLrkPJ_kNhxK778iMtSNYOT6VwCLcB/s400/ahok-uu%2B%25281%2529.jpg

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana siber. ‘Tanpa hak’ maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. ‘Tanpa hak’ juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

» Terima Kasih sudah membaca : CEO Sharia Law Institute: Karena Telah Lecehkan Al Qur’an, Ahok Bisa Dijerat UU Penistaan Agama dan UU ITE | jika artikel ini bermanfaat yuk di like dan sebarkan :)


KOTAK KOMENTAR


ARTIKEL TERKAIT


" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Daftar Artikel Populer

" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (Alquran, Surat : al-Isra ayat 36)

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Youtube Channel - Pinterest - Thumbler
Back to Top