DPR: Apa Bangsa Ini Sudah Gawat, Khatib Saja Diatur ?

Baca Juga 




Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain meminta Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin mengkaji ulang rencana melakukan standarisasi atau sertifikasi terhadap khatib Jumat.
"Apa persoalan bangsa ini sudah gawat, sehingga perlu ada standarisasi khatib, isi khotbah. Jangan sampai jadi alat politik pemerintah dan cara represif dalam membungkam sikap kritis para ulama," kata Malik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/1).
Menyikapi rencana ini, kata Malik, Komisi VIII akan mengundang para ulama maupun organisasi kemasyarakatan untuk dimintai pendapat, apakah standarisasi tersebut diperlukan atau tidak.
"Komisi delapan belum bisa menerima usulan itu. Kami akan undang ormas, kiai dan ulama terkait rencana Kemenag tersebut. Apa standarisasi itu kebutuhan," ujar politikus PKB tersebut.
Dia berharap Kemenag lebih mengedepankan bimbingan dan pembinaan terhadap para khatib, jika ditemukan ada di antara mereka menyampaikan materi khotbah keluar dari konteks ibadah. 
sumber: jpnn

Sertifikasi Khatib, Jangan Sampai Pengkhotbah Ditangkap




 Rencana Kementerian Agama menjalankan program sertifikasi khatib itu menuai respons beragam dari parlemen.
Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq menceritakan pada masa Menag Alamsjah Ratoe Perwiranegara pernah ada sejenis standarisasi khatib.
Caranya adalah dengan membagikan buku-buku dan aturan ceramah di masjid dan tempat ibadah sejenisnya.
’’Yang saya tekankan, sertifikasi ini jangan seperti model orde baru (orba),’’ kata politisi PKB itu.
Maman mengatakan pada masa orba, banyak kasus khatib ditangkap anggota kodim gara-gara isi ceramahnya mempertanyakan soal Pancasila.
Maman juga menyentil bahwa Kemenag selama ini belum bisa bersikap tegas untuk meminta umat Islam tidak bersikap intoleran.
(wan/jpg/jpnn)



Lakukan Sertifikasi Khatib, DPR Tuding Menteri Agama Kembali ke Zaman Orba



Garuda kita  - Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis tidak setuju dengan kebijakan Kementerian Agama untuk memberikan sertifikasi khatib. Jika itu dilakukan sama saja kembali ke zaman orde baru (Orba).

Menurut Iskan, klaim Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang disintegrasi sangat tidak beralasan di tengah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

"Saya tidak setuju rencana sertifikasi khatib. Lagi pula sudah tidak zamannya memaksakan satu pemahaman yang didominasi pemerintah. Dikhawatirkan zaman orba terulang kembali," kata Iskan kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Iskan lebih setuju bila Menteri Agama melakukan program untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas khatib, ketimbang mengeluarkan kebijakan sertifikasi.

"Kementerian Agama jangan lagi memancing ketersinggungan umat, karena merasa dizolimi minimal saat ini tidak tepat waktunya," ungkapnya. (plt)



Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top