[Video] Wawancara CNN, Fahri Hamzah Marah Besar Pelarangan Aksi 112 !

Baca Juga 



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pelarangan rencana aksi 112 oleh Kapolda Metro Jaya sangat tidak mendasar.

Aksi pada Sabtu, 11 Ferbruari 2017 mendatang merupakan kegiatan yang sah dan konstitusional bagi seluruh warga Indonesia untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

"Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan dalam bentuk aksi adalah sah dan konstitusional," kata Fahri saat wawancara CNN di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017.

"Itu gak bisa dilarang-larang," tegas politisi PKS ini.

"Jadi orang bingung semua nih, termasuk penegak hukumnya bingung. Polda bingung gak ngerti

arahan Polri, Kapolri bingung gak ngerti arahan presiden, Presiden gak bicara. Ini orang bingung semua, akhirnya cari cara menghibur presiden dengan cara yang tidak-tidak, ngelarang orang demo lah, urusannya apa?" kata Fahri.

Lebih jauh, Fahri menjelaskan, aksi yang tidak boleh itu adalah aksi yang anarki atau kerusuhan. Untuk itu, ia meminta Kapolda tidak melakukan provokasi dengan menyatakan aksi 112 akan mengganggu kepentingan umum.

"Yang dilarang itu anarki."

"Rakyat itu biarin aja (melakukan aksi), gak akan bikin rusuh," tambahnya.

Berikut selengkapnya rekaman video wawancara Fahri Hamzah - CNN:

[video - loading agak lama]




Fahri Hamzah: Aksi 112 Gak Bisa Dilarang-larang




Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pelarangan rencana aksi 112 oleh Kapolda Metro Jaya sangat tidak mendasar.

Aksi pada Sabtu, 11 Ferbruari 2017 mendatang merupakan kegiatan yang sah dan konstitusional bagi seluruh warga Indonesia untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

"Itu gak bisa dilarang-larang, ini orang bingung semua termasuk penegak hukumnya bingung," kata Fahri di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017.

"Polda bingung gak ngerti arahan Polri, Kapolri bingung gak ngerti arahan presiden. Presiden gak bicara, ini orang bingung semua akhirnya cari cara menghibur presiden dengan cara yang tidak-tidak," tambahnya.

Lebih jauh, Fahri menjelaskan, aksi yang tidak boleh itu adalah aksi yang menginginkan anarki atau kerusuhan. Untuk itu, ia meminta Kapolda tidak melakukan provokasi jika aksi 112 akan mengganggu kepentingan umum.

"Rakyat itu biarin aja gak akan bikin rusuh, jangan provokasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang rencana aksi "112" yang diagendakan akan berlangsung pada Sabtu, 11 Februari 2017 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian berjalan menuju Monas dan berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) kemudian kembali lagi ke Monas untuk membubarkan diri.

"Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu," kata Iriawan di lingkungan lapangan Time Futsal Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

"Ada UU No 9 tahun 1998 bahwa jalan itu adalah untuk kepentingan umum, makanya kami sebutkan pasal 6 berbunyi bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memenuhi ketentuan dan wajib bertanggung jawab. Pertama menghormati hak kebebasan orang lain, di sana orang bebas berjalan tapi terganggu dengan long march karena massa yang besar," ungkap Iriawan.

Penulis: Mandra Pradipta

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top