Turki Kritik Larangan Jilbab di Eropa - Pengadilan Uni Eropa Pertimbangkan Larangan Jilbab di Tempat Kerja

Baca Juga 


Turki Kritik Larangan Jilbab di Eropa



ANKARA -- Turki mengkritisi larangan penggunaan jilbab oleh Muslim di perusahaan-perusahaan di Eropa. Turki menyebut langkah ini hanya memperkuat sentimen anti Muslim.

''Keputusan Pengadilan Uni Eropa (ECJ) melarang penggunaan jilbab hanya memperkuat senitimen anti-Muslim dan xenofobia,'' tulis juru bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin dalam cuitannya di media sosial. Ia juga mempertanyakan hendak kemana sebenarnya Eropa.

Respons ini muncul pasca Jerman, Belanda, dan negara-negara Uni Eropa lainnya menghalangi para pejabat Turki menggelar aksi yang meminta adanya referendum memperluas kekuasaan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. ECJ menyatakan, tidaklah melanggar konstitusi bila sebuah perusahaan memiliki aturan internal yang melarang penggunaan simbol politik, filosofis, atau simbol agama.

Pengadilan yang berbasis di Luksemburg itu mempertimbangkan kasus pengusiran Muslim oleh petugas keamanan perusahaan G4S di Belgia setelah Muslimah itu tetap ingin memakai kerudung. Akhir tahun lalu Turki mengatakan mereka mengangkat larangan historis pegawai wanita menggunakan jilbab di angkatan bersenjata. Itu merupakan institusi terakhir dimana larangan berjilbab akhirnya dicabut.




Pengadilan Uni Eropa Pertimbangkan Larangan Jilbab di Tempat Kerja


 LUXEMBOURG -- European Court of Justice (ECJ) sedang menimbang untuk memutuskan apakah seorang atasan bisa melarang bawahannya menggunakan jilbab di tempat kerja. ECJ mengacu ke kasus dua pegawai wanita di Belgia dan Prancis, yang dipecat karena menolak melepas jilbabnya.

Dilansir dari Express UK, Selasa (14/3), insiden terjadi sehari sebelum pemilihan parlemen Belanda yang didominasi isu imigrasi dan integrasi. Pemimpin Eropa akan menunggu putusan hari ini tentang jilbab, yang jadi isu kontroversial di beberapa negara Eropa.

Di Prancis, masalah ini telah menjadi persoalan utama, karena pemerintah ingin ada pemisahan antara lembaga negara dengan agama. Oposisi terhadap Islam dan melarang jilbab, jadi salah satu alasan ide anti-imigrasi dari Partai Front Nasional.

Di Belgia, kasus seorang resepsionis untuk G4S Secure Solutions, telah memicu larangan penggunaan simbol-simbol agama yang bisa dilihat. Tahun lalu, advokat umum pengadilan telah merekomendasikan izin perusahaan untuk melarang pemakaian jilbab di tempat kerja.

Putusan pengadilan juga akan mencakup kasus konsultan IT Perancis, yang diminta melepas jilbabnya setelah ada keluhan dari klien. Saat ini, di seluruh Eropa, banyak negara yang memilih untuk melarang penggunaan jilbab bercadar di tempat umum.

Prancis, Belgia dan Belanda, merupakan tiga negara Eropa yang memiliki larangan niqab atau burqa. Bahkan, Prancis jadi negara pertama yang melarang penggunaan cadar di tempat umum. Belgia jadi negara kedua dan diikuti Belanda.

Wanita yang menutupi wajah mereka di tempat-tempat umum dapat didenda dan dihukum sampai tujuh hari penjara. Belakangan, parlemen Bulgaria melarang burqa terhitung sejak September 2016, sebagai upaya meningkatkan keamanan menghadapi ISIS di Eropa.

Sementara, mayoritas pemilih Ticino di Swiss telah mendukung suara yang melarang penggunaan jilbab cadar di tempat umum sejak 2013. Meski begitu, larangan itu baru mulai diberlakukan pada 2016 tahun lalu.



Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top