Kekalahan Ahok, Kehancuran PDIP Di Depan Mata ? Kader Senior PDIP Sarankan Megawati Beristirahat

Baca Juga 





Kalau saja Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP dikelilingi oleh penasehat-penasehat cerdas dan punya sikap negarawan, PDIP tidak sepatutnya mencalonkan Ahok Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkda 2017.

Karena Ahok selain bukan kader PDIP, prilaku pribadinya tidak sesuai dengan karakter partai berlambang banteng itu sendiri.

Memang tidak ada rumusan tentang apa dan bagaimana karakter kader PDIP. Tetapi paling tidak kader itu - apalagi yang mau menjadi pemimpin di ibukota negara, bukanlah orang yang kata orang Betawi, manakala berbicara, mulutnya seperti "mulut comberan". Atau dalam perumpamaan lainnya, seperti orang yang siang lebih banyak bercengkerama dengan warga Ragunan yang tinggal di kompleks Taman Marga Satwa.

Kekeliruan PDIP mencalonkan Ahok semakin dirasakan sebagai sebuah kekeliruan fatal, karena tidak menimbang semua pernyataan Ahok tentang partai politik maupun PDIP.

Ahok sejak awal sebetulnya sudah meremehkan peran dan kredibilitas parta-partai politik, termasuk PDIP. Sampai-sampai dia menyatakan hanya akan maju dalam Pilkada melalui jalur perorangan. Diajuga menyatakan, kalaupun dicalonkan partai, tapi dia tidak akan tunduk pada perintah partai.

Kini keputusan blunder PDIP itu, sudah berbuah yang buruk. Ahok kalah. Kekalahan tersebut tidak perlu disesali. Tapi justru harus disyukuri sebab pada akhirnya partai bisa membaca apa yang menjadi keinginan sesungguhnya oleh rakyat.

Rakyat ibukota sudah semakin cerdas. Sehingga dari kecerdasan rakyat ini partai harus sadar jika mau merekrut politisi atau calon anggota, ingatlah akan "Pengalaman Ahok".

Mayoritas rakyat Jakarta tidak memilih Ahok, justru perlu dilihat sebagai sebuah kecenderungan dan keniscayaan di masyarakat. Bahwa PDIP sebagai partai kader, hendaknya perlu melakukan evaluasi dan introspeksi tentang sistem rekrutmen yang selama ini diterapkan oleh partai.

Kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta tidak bisa disimpulkan sebagai akibat dari strategi Anies-Sandiaga yang menggunakan isu SARA. Kalau boleh bersikap kritis, tanpa isu SARA pun, Ahok-Djarot secara matematika tidak mungkin menang. Karena dari hasil penghitungan suara di Putaran Pertama, selisih Ahok dan Aniesa relative tipis. Haya sekitar dua persen.

Nah perhitungan di atas kertas, pemilih pasangan Agus-Silvi di Putaran Pertama yang berjumlah 17 persen, itulah yang harus diperebutkan oleh Ahok dan Anies. Sementara diyakini, tidak mungkin pemilih Agus-Silvi akan mengalihkan suara mereka semuanya ke Ahok. Mereka justru diperhitungkan akan lari ke Anies-Sandi.

Dan inilah yang terjadi.

Sebaiknya "faktor Ahok" dalam Pilkada, dijadikan bahan evaluasi. Sebab di tempat lain, yang berkaitan dengan status jabatan Gubernur, PDIP juga sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Hati-hati jangan sampai kekalahan Ahok menjadi awal dari kehancuran PDIP.

Dua kader terbaik PDIP, Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), disebut-sebut terlibat dalam mega skandal korupsi e-KTP. Tak ada yang bisa menjamin bahwa nasib kedua Gubernur tersebut tak bakal mengikuti nasib Gubernur Sumatera Utara. Dimana dua Gubernurnya secara berturut Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho, menjadi pasien KPK.

Soal apakah tuduhan terhadap kedua kader PDIP itu benar atau tidak bisa dibuktikan, merupakan soal tersendiri. Tapi bahwasanya nama kedua Gubernur tersebut disebut-sebut kecipratan uang korupsi, hal ini sudah cukup menjadi sebuah masalah.

Citra positif partai tergerus. Ditambah lagi sejumlah kader PDIP akhirnya masih penjara, gara-gara kasus Miranda Gultom.

Kekalahan Ahok ini menjadi sebuah pembelajaran tersendiri berhubung PDIP harus membayarnya dengan harga yang begitu mahal.

Salah satunya adalah keputusan PDIP mendukung Ahok berakibat PDIP kehilangan Boy Sadikin.

Ketua DPD PDI DKI Jaya itu terpaksa harus mengundurkan diri dari jabatannya antara lain karena sikap Ahok terhadap dirinya, kata orang Jawa seenak dewe. Sementara partai mengganggap Ahok sebagai "barang baru" pasti lebih baik dengan Boy Sadikin yang merupakan "stock lama". Hal mana membuat Boy Sadikin tersinggung.

Sewaktu Ahok melanjutkan jabatan Gubernur yang ditinggalkan Jokowi, karena Joko Widodo itu sudah terpilih sebagai Presiden, personalia yang paling cocok - secara politiik, menjadi Wakil Gubernur mendampingi Ahok, adalah Boy Sadikin. Bukan Djarot.

Sebab hingga tahun 2014 itu, putera bekas Gubernur DKI, Ali Sadikin tersebut sudah lama berkiprah di lingkungan Pemda DKI. Selain menjadi Ketua DPD PDIP Jakarta, Boy Sadikin juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jaya.

Tapi Ahok dengan bahasa tubuhnya yang mencerminkan kesombongan lebih memilih Djarot, seorang politisi PDIP di DPR Senayan, yang relative belum tahu banyak tentang ibukota.

Herannya, keputusan Ahok itu tidak dianulir PDIP, sekalipun para eksekutif partai tahu bahwa Boy Sadikin sudah tersakiti.

Bumi berputar. Ketika Ahok dan PDIP menyingkirkan Boy Sadikin, tak ada yang memahami perasaan luka dari Boy Sadikin.

Hmmmm, tapi sejak tadi sore, saya kira Boy sedang menikmati keputusannya melawan partai dan menafikan Ahok, sebab Boy Sadikin menjadi salah satu tokoh tim sukses Anies-Sandiaga.

Oleh Derek Manangka, wartawan senior






Ahok tambah deretan panjang kekalahan calon gubernur diusung PDIP



Pilkada DKI Jakarta telah usai. Sejumlah lembaga survei merilis hitung cepat mereka. Hasilnya Anies Baswedan- Sandiaga Uno mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Banyak pengamat politik yang menyebut Pilkada DKI sebagai Pilgub rasa Pilpres. Pertarungan PDIP melawan Gerindra ini mengingatkan pada pertarungan Pilpres 2014 lalu, barisan PDIP yang mengusung Jokowi berhadapan dengan kubu Gerindra yang menjagokan Prabowo Subianto.

Kekalahan Basuki atau Ahok ini melengkapi daftar kekalahan calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan. Baru saja partai banteng ini menelan kekalahan pahit di Provinsi Banten bulan Februari 2017 lalu. Jagoan mereka Rano Karno sebagai gubernur petahana dikalahkan oleh Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang diusung Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Hanura dan Gerindra.

Wahidin mendapat 50,95 persen suara, Rano Karno 49,05 persen. PDIP dipaksa menelan pil pahit kekalahan.

Buntut kekalahan ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Serang Ida Rosida Lutfi. Dia juga mencopot Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Tangerang Hendri Zein dari jabatannya.

Dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2017, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menderita kekalahan di 44 daerah atau 43,6 persen. Partai berlambang banteng moncong putih itu menang di 57 daerah dari 101 provinsi, kabupaten, dan kota yang menggelar pilkada.

Angkanya memang di atas 50 persen. Tapi diakui PDIP saat itu, kemenangan ini belum memuaskan karena pertaruhan penting ada di Banten dan DKI Jakarta.

"Persentase kemenangan yang di atas 50 persen tentu cukup bagus meskipun belum sepenuhnya memuaskan, karena daerah penting, seperti DKI dan Banten, prosesnya belum selesai," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira bulan Februari lalu.

Mundur beberapa tahun lalu, PDIP juga menderita kekalahan di sejumlah provinsi yang penting. Yang paling menyakitkan mungkin di Bali. Di mana dari sembilan, tujuh bupati berasal dari PDIP. Selama ini Bali pun dikenal sebagai basis massa PDIP paling loyal.

Tahun 2013 lalu, PDIP mengusung Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan melawan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura.

Mangku Pastika mendapatkan 50,02 persen suara sementara Puspayoga 49,98 persen suara.

"Bu Mega kecewa. Tidak menyangka sembilan kabupaten, tujuh bupati kami kalah," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan saat itu.

Di Sumatera Utara, jagoan PDIP Effendi Simbolon juga dikalahkan politikus PKS Gatot Pujo Nugroho. Padahal tahun 2013 lalu, Jokowi diterjunkan jadi jurkam andalan PDIP.

Di Jawa Barat tahun 2013, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dilibas Politikus PKS Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. Di Provinsi Jawa Timur, PDIP pun menelan pil pahit. Bambang DH kalah.

Cuma di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko berhasil menang dan menyelamatkan wajah PDIP.

Akankah di Pilkada serentak tahun 2018 nanti partai banteng ini bisa mendulang kemenangan? [opinibangsa.id / mdk]





Kader Senior PDIP Sarankan Megawati Beristirahat



Megawati Soekarnoputri disarankan berhenti dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan setelah kekalahan telak Ahok-Djarot di semua hasil hitung cepat putaran dua Pilkada Jakarta.

Saran itu datang dari politikus senior PDIP, Beathor Suryadi. Ia mengkhawatirkan kesehatan ketua umumnya itu karena situasi dan kondisi politik yang semakin tak menentu.

"Ibu Mega disarankan untuk beristirahat dari riuh politik," ujar kader PDIP yang pernah sangat dekat dengan almarhum suami Mega, Taufik Kiemas, ini dalam pesan elektroniknya (Rabu, 19/4).

Beathor menegaskan, usulnya ini semata karena kecintaan dan rasa sayangnya sebagai kader kepada sang ketua umum.

"Jangan sampai ibu sakit karena memikirkan hal yang seharusnya sudah tidak menjadi beban ibu," kata mantan anggota DPR RI ini.

Erat kaitannya dengan itu, ia menyarankan Megawati untuk segera menyiapkan regenerasi trah Soekarno untuk menahkodai partai banteng gemuk.

Diakuinya pula, saran ini ia lontarkan setelah menyaksikan foto Megawati yang sedang menangis melihat hasil Pilkada DKI Jakarta. [opinibangsa.id / rmol]






Jika artikel ini bermanfaat, bagikan ke orang terdekatmu. Bagikan informasi bermanfaat juga termasuk amal ho.... Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya @Tahukah.Anda.News


Sumber | republished by Yes Muslim - Portal Muslim Terupdate !
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top