MANTAP ! Senator Jakarta Ini Sarankan Anies-Sandi Sita Pulau Reklamasi

Baca Juga 





  Yes  Muslim  -  Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tetap menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya, dari Senator Jakarta Fahira Idris yang memang sejak awal reklamasi bergulir sudah menolak keras.

Penolakan ini karena reklamasi bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem Teluk Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional yang sudah berada di pesisir Jakarta selama ratusan tahun, tetapi juga dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum.

“Pulau-pulau yang sudah jadi terutama yang diperuntukkan untuk kepentingan komersial harus ‘disita’ dan dialihfungsikan sepenuhnya untuk kepentingan publik Jakarta. Dasar hukum ‘penyitaan’ sangat kuat karena semua aktivitas pembangunan pulau-pulau ‘palsu’ tersebut melanggar hukum,” kata anggota DPD asal Jakarta, Fahira Idris, di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Fahira mengungkapkan, kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tidak lepas dari janji kampanye mereka yang tegas akan menghentikan proyek reklamasi. Janji kampanye menolak reklamasi ini mendapat sambutan dari mayoritas pemilih Jakarta yang memang sejak lama melihat ada kesewenang-wenangan kekuasaan yang begitu ngotot-nya melanjutkan reklamasi walau sudah melakukan berbagai pelanggaran, terjadi praktik korupsi di dalamnya, dan secara sosial, ekonomi apalagi lingkungan akan merugikan Jakarta.

“Saya turun ke konstituen bertanya kenapa mereka memilih Anies-Sandi, salah satu jawabannya adalah karena hanya pasangan ini yang tegas dan berani akan menghentikan reklamasi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pelanggaran reklamasi yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Kebijakan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang meminta publik untuk memberikan saran mengenai pemanfaatan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah jadi, juga menjadi bukti bahwa keduanya akan mengedepankan partisipatif dan kolaboratif publik dalam setiap kebijakannya.

“Praktik open government sudah mereka praktikkan walau belum resmi dilantik. Ini patut kita apresiasi. Saya berharap pulau-pulau yang sudah jadi ini, menjadi fasilitas publik bagi warga Jakarta untuk bisa menikmati pemandangan Teluk Jakarta. Miris memang, perkembangan Kota Jakarta itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah bahari, tetapi warganya tertutup aksesnya melihat laut, karena sudah dikuasai oleh mereka yang punya uang,” pungkas Fahira. [opinibangsa.id / sic]




Soal Reklamasi, Pengembang Ancam Tempuh Jalur Hukum, Begini Tanggapan Anies




 Gubernur dan wakil gubenur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tetap tegas menolak proyek reklamasi di Teluk Jakarta.


Sikap penolakan tersebut berupa rencana penghentian pemberian izin bagi pulau reklamasi yang belum jadi dan pengalihan peruntukan bagi pulau reklamasi yang terlanjur sudah jadi.

Sikap tersebut menurut Deputy Chairman of Public Policy ‎Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardan dalam diskusi masa depan reklamasi rabu kemarin, (17/5/2017) dapat digugat oleh para pengembang yang merasa dirugikan.


Lalu bagaimana tanggapan Anies bila kemudian ‎sikapnya menghentika proyek triliunan tersebut digugat pengembang?

Usai makan siang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis, (18/5/2017) Anies mengatakan jika dirinya tidak bisa melarang siapapun untuk melaporkan masalah hukum.

Termasuk masalah reklamasi, ia tidak bisa melarang para pengembang menempuh jalur hukum.

"Iya, nggak ada yang bisa menghentikan orang untuk menempuh jalur hukum," kata Anies.

Anies mengaku tidak mau berandai-andai.

Dirinya belum mengeksekusi kebijakan karena belum resmi menjabat.

Selain itu belum ada pengembang yang menempuh jalur hukum atas rencana kebijakannya tersebut.

‎"Jadi kita tungu, kalau sekarang itu terlalu awal, wong belum tahu juga ada proses hukum atau tidak," paparnya.


Sementara itu anggota tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang juga merupakan pengamat perkotaan, Marco Kusumawijaya mengatakan ‎jika pihaknya memiliki pegangan hukum apabila penghentian reklamasi digugat oleh pengembang.

Pegangan tersebut yakni berdirinya pulau reklamasi tidak sesuai aturan atau cacat prosedur.

"Tapi sementara ini pegangan hukum adalah bahwa kalau anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan koridor hukum anda sebenarnya tidak berhak minta ganti rugi," katanya.

Pelanggaran aturan dibangunnya pulau reklamasi ‎terbukti dari hasil sidang PTUN yang mengabulkan gugatan nelayan.

Oleh karena itu menurut Marco, sebelum melaksanakan sebuah proyek sebaiknya perizinannya dibereskan dahulu.


"Seperti misalnya kamu membawa narkoba lalu hilang di jalan, kamu lapor polisi gak? Kalau kamu lapor polisi malah kamu ditangkap. Kan yang udah dibuktikan sementara ini di ptun kan begitu," pungkasnya. (Taufik Ismail) [opinibangsa.id / tn]




Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim - Portal Muslim Terupdate !



Daftar Artikel Terbaru Lainnya 



KOTAK KOMENTAR



" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (Alquran, Surat : al-Isra ayat 36)

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top