Blokir Telegram Web, Pemerintah Juga Ancam Akan Tutup Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube

Baca Juga 

Blokir Telegram Web, Pemerintah Juga Ancam Akan Tutup Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube
 



KabarViral -  Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Klaim Pemerintah Pemblokiran ini dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer). (baca: pemerintah blokir telegram)

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mempertimbangkan untuk menutup media sosial dan situs berbagi seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube jika tidak menutup akun - akun yang berisi muatan radikalisme.

"Permintaan kami pada platform untuk menutup akun - akun yang memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen dipenuhi. Ini sangat mengecewakan," ujar Rudiantara usai acara antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7/2017)

Rudi meminta agar medsos tersebut untuk memperbaikinya. Jika tidak, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menutup platform tersebut.

Dia menjelaskan "platform" tersebut enggan menutup akun karena di negara asalnya harus melalui proses pengadilan.

"Tapi mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan - iklan juga dari sini. Oleh karenanya perlu mematuhi peraturan yang ada di sini."

Kemkominfo, lanjut dia, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme. Cara yang dilakukan dengan penutupan situs dan pemblokiran akun di medsos. Dalam pemblokiran akun di medsos ini perlu melibatkan "platform" tersebut.

"Kami harus bergerak cepat, kami tidak ingin masyarakat terpapar dengan konten - konten radikalisme," ujar dia.

Rudi meminta maaf jika nanti pihaknya terpaksa menutup medsos.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor untuk memperhatikan aktivitas setiap komponen kampus.

Nasir memberi contoh mengenai adanya dosen yang memaksa mahasiswanya untuk masuk ke aliran tertentu, jika tidak ikut maka dosen itu mengancam nilai mahasiswanya.

"Akhirnya dosen itu dipindahkan dan tidak lagi terlibat dalam proses penilaian," ungkap Nasir.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menjelaskan lingkungan kampus memiliki potensi untuk tumbuh kembangnya radikalisme.

"Masalah radikalisme di kampus ini, memang belum terlihat secara nyata tetapi potensi di kampus ini tinggi."

Hal ini dikarenakan kampus merupakan kumpulan anak muda dan juga masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, dia meminta agar kampus tidak menjadi pusat radikalisme. Rektor bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada di kampus.

Rektor Universitas Padjadjaran, Tri Hanggono, mengatakan sejauh ini kondisi di kampusnya masih bisa dikendalikan. Namun, yang perlu diwaspadai, adalah teknologi yang bisa diakses setiap mahasiswa. -kabarviral/teropongs

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top