MK Bantah Klaim Istana yang Ngaku Sudah Konsultasi Soal Perppu Ormas; Netizen: Bohongnya Awet Pake Formalin

Baca Juga 


MK Bantah Klaim Istana yang Ngaku Sudah Konsultasi Soal Perppu Ormas; Netizen: Bohongnya Awet Pake Formalin
 


MK Bantah Klaim Istana yang Ngaku Sudah Konsultasi Soal Perppu Ormas; Netizen: Bohongnya Awet Pake Formalin

Opini Bangsa - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walau digugat, pihak pemerintah tetap optimis kalau perppu itu akan berlaku. Mengingat sebelum dikeluarkan, pemerintah sudah berkonsultasi dengan MK. Atas gugatan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hak semua warga untuk menempuh jalur konstitusi.

"Tetapi pemerintah meyakini langkah-langkah yang diambil dengan cukup hati-hati, cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder. Kami juga tentunya melakukan konsultasi dengan MK. Kami meyakini itu (menang)," jelas Pramono Anung, di Istana Bogor, Jumat 14 Juli 2017.

Pramono menegaskan, Perppu Nomor 2 tahun 2017 adalah langkah jangka panjang pemerintah. Ia menceritakan, Indonesia adalah role model dunia dalam menjaga kemajemukan bangsa.

Dalam setiap forum internasional yang dihadiri Presiden Jokowi, kata Pramono, Indonesia menjadi percontohan negara-negara lain dalam merawat perbedaan. Maka perlu dukungan bangsa juga.

"Kalau kemudian di internal sendiri kita bisa saling trust, menurut saya ini menjadi hal yang harus kita selesaikan bersama-sama," katanya.


Ketua Mahkamah Kontitusi (MK), Arief Hidayat, membantah pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang menyebut pemerintah sempat berkonsultasi dengan MK sebelum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Ormas.

"Nggak pernah. Nggak ada konsultasi sama sekali," kata Arief usai pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Arief menegaskan, MK tidak bisa memberikan pendapat hukum terkait sikap pemerintah yang mengeluarkan Perppu. Karena Perppu sendiri menurut Arief, nantinya bisa menjadi objek sengketa hukum di MK.

"Karena semua yang berpotensi menjadi perkara di mahkamah tidak bisa berkonsultasi dengan kami," paparnya.

Selain itu, bila MK memberikan saran pemerintah dalam pengeluaran Perppu, maka independensi MK justru akan dipertanyakan. "Kalau kita sudah berpendapat disitu berarti nanti kalau memutus gimana? Kan nggak bisa. Itu dilarang oleh Undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, merespon gugatan yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, terkait PerppuNomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ke MK.

Walau digugat, pihak pemerintah tetap optimis kalau perppu itu akan berlaku. Mengingat sebelum dikeluarkan, pemerintah sudah berkonsultasi dengan MK. Kendati begitu, pemerintah menghormati hak semua warga negara untuk menempuh jalur konstitusi.

"Tetapi pemerintah meyakini langkah-langkah yang diambil dengan cukup hati-hati, cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder. Kami juga tentunya melakukan konsultasi dengan MK. Kami meyakini itu (menang)," jelas Pramono Anung, di Istana Bogor, Jumat 14 Juli 2017.


Menanggapi hal ini, seorang netizen bernama Lou Chin Lung mengomentari difacebooknya:

Bohongnya Awet Pakai Formalin, Bohong Berjamaah yang tidak Berkesudahan

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top