PDIP Berpeluang Ambil Alih Pimpinan DPR, Puan dan Basarah Bakal Gantikan Setnov

Baca Juga 


PDIP Berpeluang Ambil Alih Pimpinan DPR, Puan dan Basarah Bakal Gantikan Setnov
 



KabarViral - Pasca Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik‎, kader PDIP disebut-sebut berpeluang besar menduduki kursi‎ jabatan DPR 1 (ketua DPR). Nama Puan Maharani dan Basarah disebut layak gantikan Setnov.

Pengamat Politik, Boni Hargens‎, menilai, kursi DPR 1 berpeluang besar diduduki oleh kader PDIP. Hal itu karena, PDIP memiliki kursi terbanyak di legislatif.

"Justru harusnya PDIP yang jadi pimpinan di DPR RI. Sementara Partai Golkar untuk saat ini disarankan fokus pada konsolidasi internal‎," ujar Boni dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Namun terkait mekanismenya, kata dia, proses pemilihan Ketua DPR tentunya dilakukan melalui voting. Tentu, untuk pemilihannya, melibatkan suara para anggota legislatif yang ada di DPR.

Ia menyebutkan PDIP memiiki banyak kader yang layak untuk memimpin DPR. Salah satunya, kata Bony, sosok Puan Maharani. "Mbak Puan saya pikir layaklah jadi Ketua DPR. Kalau melihat proses politiknya, dia memiliki pengalaman. Karena kan dia pernah di DPR. Tapi, tergantung Mba Puan kira-kira bagaimana," terang dia.

Selain sosok Puan, Boni menyebutkan sosok lain yang merupakan kader PDIP dan saat ini juga menjabat selaku wakil rakyat. "Ahmad Basarah. Saya pikir juga layak," terang Boni.

Didesak Mundur

Sementara itu, Komite Pemantau legislatif (KOPEL) Indonesia mendesak Setnov untuk segera mengundurkan diri dari pimpinan DPR setelah KPK menetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan KTP-el. Setnov harus mundur demi untuk menjaga martabat lembaga DPR sebagai pengawal nilai yang sekarang ini semakin terpuruk di mata masyarakat.

"Status tersangka yang disandang Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-l dipandang semakin memperburuk DPR di mata publik yang sendirinya akan berpengaruh pada kinerja lembaga itu," kata Direktur KOPEL, Syamsuddin Alimsyah dalam pesannya kepada Harian Terbit, Senin (17/7/2017).

Syamsudin menuturkan, bagaimana mungkin institusi DPR yang diharap menjadi bagian dari aktor penjaga pemerintahan bersih dari korupsi, justru pimpinannya diduga menjadi aktor utama dalam pelaku korupsi. Oleh karena itu jika Setnov tetap ngotot bertahan maka Mahkamah Kehormatan DPR bisa memberhentikannya secara tidak hormat.

"Seluruh anggota DPR harus segera disadarkan bahwa institusi DPR adalah lembaga negara, lembaga terhormat yang harus dijaga kehormatannya. Oleh karenanya orang yang cacat diri secara hukum sejatinya segera mundur atau diberhentikan dari lembaga tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terkait kursi Ketua DPR pasca Setnov  ditetapkan sebagai tersangka, tergantung Fraksi Partai Golkar apakah tetap mempertahankan posisi yang bersangkutan atau tidak.

"Kalau menyangkut Pimpinan DPR tergantung partai atau fraksi, kalau tetap memberikan keleluasaan maka saya pikir tidak ada masalah selama belum berkekuatan hukum tetap," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan keputusan mundur Novanto dari jabatan Ketua DPR tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. -kabarviral/harian

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top