Bukti Kerja Ahok, 6.515 Penghuni Rusunawa Terancam Diusir dan Terbuang

Baca Juga 


Bukti Kerja Ahok, 6.515 Penghuni Rusunawa Terancam Diusir dan Terbuang
 

Bukti Kerja Ahok, 6.515 Penghuni rusunawa Terancam Diusir dan Terbuang
Basuki Tjahaya Purnama


Jakarta, Kabarsatu --Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengusir penghuni rusunawa yang menunggak pembayaran telah menambah dosa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, mereka yang terancam diusir tersebut merupakan warga relokasi penertiban kawasan kumuh atau warga terprogram.Setelah diusir dari tempat tinggal mereka dan dipindahkan ke rusunawa kini mereka terancam diusir dan terbuang karena faktor ekonomi yang semakin terdesak.

Hal itu disebabkan penggusuran mereka dari tempat asal yang semula juga merupakan pusat ekonomi mereka.dimana ditempat baru tidak dibarengi oleh penataan dan pembinaan ekonomi di tempat baru rusunawa.

"Daftar dosa kegagalan Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama) makin panjang. Ternyata program relokasi warga penertiban tidak berhasil dengan baik," kata anggota DPRD DKI Dwi Ratna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/8).

Menurut Ratna, apabila pengusiran terhadap penghuni rusunawa betul-betul dilaksanakan, maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang pelik. Bahkan berpotensi memunculkan masalah gangguan sosial serta naiknya angka kriminalitas.

"Penghuni rusunawa yang terusir bisa kembali tinggal di lokasi-lokasi terlarang," ujar Ratna.

Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada sekitar 6.514 unit yang dihuni oleh penghuni relokasi menunggak bayar sewa rusun.

Sementara Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman pemprov DKI, Agustino Darmawan mengaku bahwa pihaknya hanya melakukan tugas sesuai prosedur.

"Pokoknya yang melanggar kita tertibkan. Yang jelas kami hanya lakukan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Jalan Jati Baru, Jakarta, Rabu (9/8).

Diungkapkan Agustino, ada aturan yang harus dijalankan bagi penunggak sewa rusun. Sedangkan untuk masalah pembayaran, pihaknya telah memberikan surat teguran sebelum melakukan pengusiran.

"Kita beri surat teguran pertama, kedua untuk melakukan pembayaran. Jika tidak, kami melakukan penyegelan. Apabila tidak ada itikad baik, maka kita minta dengan sukarela mengosongkan," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memberi kelonggaran kepada penunggak biaya unit Rusun, jika yang bersangkutan benar tidak mampu membayar. Nantinya Pemprov akan memberi subsidi melalui Badan Amil Zakat DKI Jakarta.

"Bagi yang tidak mampu benar, kita akan beri kebijakan khusus. Baziz kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Baziz," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu (9/8).

Sementara, bagi yang sengaja menunggak padahal tergolong mampu, maka mereka wajib membayar. Sebab, biaya tersebut memang dibutuhkan untuk pengelolaan Rusun.

"Bagi mereka yang melanggar ya tetap di harus bayar, mungkin dendanya enggak perlu," ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI sudah menyatakan ada empat rusun di Jakarta yang bermasalah tentang uang sewa. Bahkan, penghuni di empat rusun itu menunggak uang sewa hingga nilainya membengkak sebanyak Rp 1,3 miliar.

Empat rusun yang penghuninya bermasalah dalam pembayaran uang sewa di antaranya, Rusun Marunda dengan nilai tunggakan sebesar Rp 893 juta, Rusun Tipar Cakung Rp 330 juta, Rusun Kapuk Muara Rp 132 juta dan Rusun Penjaringan sebanyak Rp 21 juta.[pj/fatur]

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top