'BERANI SEKALI' ! Kartunis Jepang ini kritik Presiden Indonesia dengan GAMBAR ini

Baca Juga 





  Yes  Muslim  - Kartunis Jepang Onan Hiroshi membuat karikatur dengan gambar Presiden RI Joko Widodo, Presiden China Xi Jinping, dan PM Jepang Shinzo Abe, terkait proyek kereta cepat.

Karikatur ini viral setelah diposting Onan Hiroshi di akun twitternya 21 Februari kemarin dengan caption/tulisan dalam bahasa Jepang 高速鉄道乞食 atau terjemahan mbah gugel "Kereta Cepat Pengemis".

Ada yang menyebut karikatur ini olok-olok kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dengan digambarkan sebagai pengemis.

Namun ada yang menyebut karikatur ini bukan olok-olok tapi satire dan peringatan bagi masa depan Indonesia yang akan jadi negara pengemis akibat terbelit utang karena proyek ambisius kereta cepat.

Kartun ini ada yang menerangkan maksudnya bahwa awalnya Jokowi senang dan berterimakasih di iming-iming kereta cepat China oleh Xi Jinping, sementara PM Jepang Shinzo Abe membayangkan masa depan pemerintahan Jokowi yang nantinya akan terpuruk karena terjebak oleh utang China di proyek kereta cepat ini dan akhirnya Jokowi (negara Indonesia) jadi pengemis akibat terbelit utang.

"Smart satire, depict Shinzo Abe thought about Indonesia future under the leadership of Jkw. at the beginning, Jkw thanking Xi Jinping for financing his ambitious infrastructure project i.e highspeed railway but end up with trapped on debt and become a beggar," komen akun @aDJi_S70, terkait karikatur ini.

Seperti diketahui, proyek KA cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China yang merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan China Railway International Co.

Nilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertambah dari semula USD 5,9 miliar menjadi USD 6,071 miliar.  Di mana 25 persen di antaranya merupakan modal konsorsium dari BUMN dan China, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Karikatur ini menjadi perbincangan warganet tanah air dengan beragam komentar.

Sumber: https://twitter.com/hiroshionan/status/966195230923022338




Warga Jepang Ikutan Kritik Jokowi, Sementara Media Internasional Sebut Proyek Infrastruktur Jokowi “Fast & Furious” Karena banyak Yang Roboh

Warga Jepang Ikutan Kritik Jokowi, Sementara Media Internasional Sebut Proyek Infrastruktur Jokowi “Fast & Furious” Karena banyak Yang Roboh

Beberapa hari lalu publik Indonesia digegerkan robohnya tiang pancang  Tol Becakayu.
Dudukan girder pada tiang pancang proyek Tol Becakayu, Jakarta Timur, ambruk pada Selasa (20/2/2018) dini hari demikian seperti dilansir kompas.com 20/02/2018 yang dikutip moslemcommunity.net.
Setelah bulan Januari lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan John McBeth di Asia Times yang mengungkapkan kebohongan dan tipu-tipu menutupi fakta dengan judul “Widodo’s smoke and miror hide hard truths”.

Kali ini media internasional kembali menyoroti keboborokan proyek infrastruktur Jokowi yang telah menelak korban sekitar 5 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka.

Adalah Nikkei Asian Review yang kali ini menyoroti berbagai kecelakaan proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan dalam terbitan terbarunya, surat kabar di Asia ini sampai memberi judul “Fast & Furious” untuk menggambarkan proyek-proyek milik pemerintah.

Nikkei Asian Review mencatat sedikitnya 8 kecelakaan proyek infrastruktur terjadi dalam kurun waktu antara Oktober 2017 hingga bulan Februari 2018.
Musibah longsornya terowongan di Bandara Soetta pada 5 Februari kemarin menjadi paragraf pembuka Nikkei Asian Review. 1 orang tewas dan satu lainnya terluka akibat proyek gagal tersebut.

Berikut pemberitaan asli Nikkei Asian Review

link : https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Accidents-mar-Indonesia-s-fast-and-furious-infrastructure-program

Tak hanya itu, ternyata ada juga warga jepang yang mengkritik proyek kereta cepat Jokowi.


Foto yang diunggah warga Jepang @hiroshionan di twitter menuliskan caption bahasa Jepang, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia melalui Bing ternyata artinya “Kecepatan Tinggi Kereta pengemis”

Tak pelak foto tersebut banyak dikomentari netizen Indonesia diantaranya:[www.tribunislam.com



Total Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.000 Triliun



Total Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.000 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga Januari 2018 mencapai Rp3.958,7 triliun. Nilai itu bertambah Rp20 triliun dibanding posisi akhir tahun lalu Rp3.938,7 triliun.


Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan pada Selasa (20/2), utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.206,38 triliun atau 81 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.330,65 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.

Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp746,64 triliun atau 18,9 persen dari total utang tersebut.

"Posisi utang akhir Januari 2018 sekitar 29 persen terhadap PDB tetap dijaga pada level yang aman, dengan menjaga risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (20/2).

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp21,4 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp15,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp5,9 triliun.

"Sampai Januari 2018, kami realisasikan pembiayaan utang Rp21,4 triliun. Bandingkan dengan Januari 2017, pembiayaan utang mencapai Rp81,2 triliun. Ini menggambarkan hal yang positif," ungkap dia.
Sri Mulyani juga menyebut, kabar positif juga berasal dari tingkat bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan. Hingga 31 Januari 2018, realisasi tingkat bunga SPN tercatat sebesar 3,95 persen, jauh dibawah asumsi APBN 2018 sebesar 5,2 persen.
Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp399,2 triliun. Pembiayaan tersebut terutama akan disokong oleh penerbitan SBN (neto) sebesar Rp414,5 triliun. Pasalnya, pembiayaan dari pinjaman secara neto ditargetkan justru berkurang atau minus Rp15,3 triliun (lav)[www.tribunislam.com




2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah RI Tambah Rp 1.062 T, Kenapa?




Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Apa penjelasan pemerintah soal hal ini?

Dari data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah memang tengah gencar membangun infrastruktur dan butuh pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.

"Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor," kata Darmin di saat buka puasa bersama di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa malam (13/6/2017).

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, namun pengembalian investasinya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tujuan pemerintah membangun infrastruktur adalah agar ekonomi Indonesia bisa melaju di masa depan.

Darmin menyadari, kondisi Increamental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di atas 5%. ICOR adalah rasio efisiensi investasi. 

ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 5% dari PDB.

"ICOR tinggi karena kita tiba-tiba membangun infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Tidak seperti bangun pabrik sepatu yang bisa langsung dinikmati pengembalian investasinya secara cepat. Kalau bikin infrastruktur, pembebasan lahannya saja sudah perang. Dan jadinya baru bertahun-tahun, kebutuhan anggarannya besar," papar Darmin.

Soal pembiayaan infrastruktur, Darmin mengatakan, Presiden Jokowi memiliki 3 urutan. Pertama, yang paling menguntungkan akan diberikan kepada swasta. 

Lalu yang untungnya lebih sedikit akan diberikan kepada BUMN. Sementara proyek yang tidak menguntungkan sama sekali akan diambil alih pemerintah.

Darmin mengatakan, infrastruktur dibangun secara masif oleh pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan laju ekonomi ke depan. Tapi infrastruktur juga sebagai cara pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ini. Penurunan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi menjadi satu agenda utama pemerintahan Jokowi.

"Infrastruktur akan membuat harga-harga menjadi lebih baik, tenaga kerja terserap, pengangguran dan kemiskinan akan turun," kata Darmin.

Pada bahan Kemenko Perekonomian yang dipaparkan Darmin disebutkan, pemerintah Jokowi melakukan reformasi belanja APBN untuk perbaikan kualitas belanja untuk sektor produktif.

Semenjak Jokowi memimpin kabinet di 2014, anggaran subsidi energi dipangkas habis, dan anggaran infrastruktur meningkat pesat.


2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah RI Tambah Rp 1.062 T, Kenapa?


Data Kemenko Perekonomian tersebut memperlihatkan laju penurunan kemiskinan, rasio gini, hingga pengangguran sejak 2014 hingga 2016. Serta 10 pilar kebijakan ekonomi pemerataan yang dijalankan pemerintah pimpinan Jokowi.
2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah RI Tambah Rp 1.062 T, Kenapa?


Upaya Tekan Ketimpangan

Penurunan ketimpangan ekonomi yang jadi fokus pemerintah Jokowi akan dilakukan dengan sejumlah cara. Pertama menjadikan sektor industri manufaktur dan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian.

Lalu, lanjut Darmin, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang dikuasai pemerintah lewat BUMN untuk mendorong sektor pertanian dan peternakan di dalam negeri. 

"Seperti Perhutani yang memiliki 1,2 juta hektar lahan di Jawa. Ini bisa dimanfaatkan untuk dikelola petani dan peternak, yang diberikan hak pengelolaan hingga 35 tahun untuk berusaha di lahan itu secara kelompok," kata Darmin.
2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah RI Tambah Rp 1.062 T, Kenapa?


Pemerintah ingin sektor pertanian tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup petani. Namun pertanian harus berkembang lebih besar dan komersial. Darmin menjelaskan, pemerintah siap memikirkan penyediaan bibit untuk para petani ini.

Kebijakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi lainnya adalah pendidikan dan pelatihan, hingga pemberian kesempatan calon pekerja dari sekola-sekolah kejuruan untuk magang pada berbagai perusahaan di dalam negeri.

Kemudian sertifikasi lahan rakyat. Darmin mengatakan, ada 21 juta hektar lahan yang belum tersertifikasi di Indonesia.

"Kami selesaikan sampai 2019," janji Darmin.

Selama ini, sertifikasi lambat karena pemerintah kekurangan juru ukur yang aturannya diharuskan dari pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN). Karena itu pemerintah akan membuka pendidikan juru ukur, untuk menambah jumlah juru ukur tanah di Indonesia.

"Ketimpangan bisa diselesaikan kalau ada penyelesaian soal lahan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemberian kesempatan berusaha. Pemerintah akan terus mendorong pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran," ucap Darmin.(wdl/ang)







Butuh Rp 931 T, Anggaran Infrastruktur Jokowi Hanya Tersedia Rp 450 T




Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan banyak program pembangunan infrastruktur berskala nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Namun sayang, kemampuan fiskal alias keuangan yang sangat minim membuat pemerintah kerap memangkas alokasi anggaran dalam APBN setiap tahunnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu Kementerian teknis yang banyak membangun proyek infrastruktur juga terkena imbasnya. 

Pasalnya, anggaran proyek infrastruktur di bidang PUPR hingga 2019 diprediksi bakal hanya terealisasi setengah dari pagu indikatif usulan.

"Kalau kita lihat konfigurasinya, sampai 2019 kebutuhan pembangunan infrastruktur di PUPR itu kan Rp 931 triliun. Kita prediksi sampai akhir (2019) itu hanya (terealiasi) Rp 450 triliun. Jadi hanya setengah," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja kepada detikFinance saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Presiden Jokowi sendiri telah berkali-kali meminta para menteri terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya supaya dapat dicarikan alternatif sumber pembiayaan sehingga semua program infrastruktur prioritas nasional bisa selesai sesuai dengan rencana hingga 2019. 

Namun kendala di lapangan ternyata sulit untuk diatasi. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengakui pemerintah masih sulit untuk mengajak swasta ikut berinvestasi di bidang infrastruktur. 

Salah satunya adalah lantaran masih adanya keinginan dari Kementerian atau Pemerintah Daerah untuk mengerjakan suatu proyek dengan APBN atau APBD.

"Karena ini kan perubahan mindset, sekarang kalau kita kerja di K/L, biasa jadi kepala proyek, itu akan jauh lebih enak dibanding KPBU. Karena seluruh kontrol ada di tangan kita. Dari mulai bikin tender, bikin spesifikasi segala macam, ada di tangan kita. Sedangkan KPBU, proyeknya tidak 100% milik Kementerian. Dia partner dari swasta untuk proyek tersebut. Jadi beda antara jadi owner di APBN dan partner di KPBU. Plus duitnya juga bukan dari APBN, kebanyakan dari si swasta. Sehingga kalau mau main-main dan segala macam, enggak ada ruang," katanya beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, sejumlah proyek infrastruktur dikebut oleh Jokowi untuk diselesaikan hingga 2019. Mulai dari jalan nasional, jalan tol, bendungan, saluran irigasi, sampai dengan transportasi umum.

Bappenas mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 mendatang mencapai Rp 5.519,4 triliun. Berdasarkan estimasi tersebut, setidaknya 40,1 persen atau sebesar Rp 2.215,6 triliun ditargetkan berasal dari anggaran pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sisanya oleh swasta maupun investasi BUMN. (dna/dna)



Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim -  Portal Muslim Terupdate ! 



Sajikan Info Unik, Menarik dan Populer
--------------------------------------------------------------
" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Baca Artikel Menarik Lainnya 



Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top