Banyak Proyek Ambruk, Diduga Penyebabnya Material KW 3 Cina

Baca Juga 




  Yes  Muslim  -   Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menduga banyaknya proyek infrastruktur yang hancur sebelum waktunya akibat kongkalikong material dan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak tersertifikasi.

"Satu lagi proyek infrastruktur yang sarat dengan dugaan penyelewengan bahan bakunya menelan korban jiwa beberapa hari yang lalu. Material proyek pembangunan jalan tol di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, runtuh. Tiga pekerja proyek tertimbun reruntuhan material jalan tol," kata Arief melalui pesan tertulis kepada VIVA, Rabu, 18 April 2018.

LIHAT JUGA Pantau Infrastruktur dan Kinerja PNS Kini Bisa Via Online PLN Gandeng Kejagung Jalankan 'Tanggung Jawab Mengerikan' Di Dubai, Menteri Bambang Promosi Investasi Infrastruktur RI

Arief mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan proyek-proyek infrastruktur yang diprogramkan Presiden Joko Widodo, sehingga banyak mengalami kecelakaan sebelum difungsikan?

Arief menyebutkan, selain di Minahasa, beberapa konstruksi infrastruktur yang mengalami kecelakaan di antaranya, tiang pancang jalan tol Becakayu, jembatan di Bandara Cengkareng, konstruksi beton
pada proyek LRT di Pulomas.

"Sepertinya semua pekerjaan konstruksi infrastruktur yang dibangun Joko Widodo sudah tidak lagi memperhatikan K3 alias Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga banyak kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian jiwa pada buruh-buruh Indonesia," ujar Arief.

Arief menduga, sejumlah proyek infrastruktur yang didanai China, banyak menggunakan bahan material yang diimpor dari China.

"Di mana kualitasnya KW 3, dan sangat rawan dengan kerusakan saat pembangunannya dan di masa depan," katanya. Arief mencontohkan barang yang diimpor untuk pembangunan infrastruktur seperti besi impor yang murah dari China.

Menurut Arief, kualitasnya belum tentu baik. Hal tersebut menjadi lumrah karena banyaknya permainan dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"Jadi lumrah saja. Akhirnya banyak infrastruktur yang dibangun dengan mengunakan material KW 3 alias kualitas grade 3," jelasnya.

Belum lagi dengan tenaga kerja asing yang sangat bebas masuk ke Tanah Air. Arief mempertanyakan, dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, apakah mereka benar-benar memiliki sertifikasi yang bermutu.

"Karena itu Depnaker juga harus lebih aktif untuk mengawasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur terkait penerapan K3 dan penggunaan TKA yang bersertifikat," tegasnya.

Ia juga mendesak DPR untuk segera memanggil semua kontraktor, agar bicara jujur terkait biaya proyek yang sebenarnya untuk membangun infrastruktur.

"Dan Presiden jangan pura-pura enggak dengar. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun di era Joko Widodo justru ketika digunakan banyak menyebabkan kecelakaan," ujar Arief.

Sumber: VIVA


16 Proyek Infrastruktur Ambruk, IPW: Polisi Harus Serius


http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/18/p7djuj382-16-proyek-infrastruktur-ambruk-ipw-polisi-harus-serius


 JAKARTA -– Indonesia Police Watch (IPW) mencatat 16 proyek infrastruktur pemerintah yang ambruk dalam jangka waktu Agustus 2017 hingga April 2018. IPW mempertanyakan mengapa hal itu masih terjadi, mengingat pemerintah terus melakukan evaluasi.

“Mulai dari beton cor yang ambruk, tiang penyanggah yang rubuh hingga girder yang jatuh. Kasus ambruknya infrastruktur pemerintah ini telah menewaskan sebanyak 11 orang dan melukai 22 orang lainnya,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/4).

IPW juga mencermati adanya kesan kurang serius dari polisi dalam menangani kasus-kasus tersebut. Sebab, menurutnya, terbukti sampai saat ini belum ada satupun dari 16 kasus tersebut yang dilimpahkan ke kejaksaan.  “Polisi hanya selalu mengatakan, sedang melakukan pendalaman, meski sudah menetapkan sejumlah tersangka,” tuturnya.

Neta mengatakan, sikap polisi yang seperti itu berpotensi tidak menimbulkan efek jera dan adanya peristiwa serupa yang terulang. Ia berharap polisi dapat lebih serius dan bekerja cepat dalam mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. “Sehingga kasusnya bisa terungkap di pengadilan, apakah ada sabotase atau hanya faktor kelalaian. Dengan dituntaskannya kasus ini ada efek jera dan muncul kehati-hatian dalam menyelesaikan proyek-proyek itu secara profesional,” kata dia.


Menurut dia, polisi sebenarnya bisa mengenakan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang menjerat tersangkanya dengan hukuman lima tahun penjara. “Tapi sayangnya polisi masih masih bekerja lamban,” ungkapnya.



Proyek Infrastruktur Jokowi Banyak Makan Korban, Polisi Kemana?

https://www.tribunislam.com/2018/04/proyek-infrastruktur-jokowi-banyak-makan-korban-polisi-kemana.html


Proyek infrastruktur buatan Presiden Jokowi yang masih saja ambruk meski sudah dievaluasi dipertanyakan Indonesia Police Watch (IPW).


Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menjelaskan, dari data yang dimiliki, ada sekitar 16 proyek Jokowi yang ambruk selama sembilan bulan terakhir, mulai dari Agustus 2017 hingga 17 April 2018.

"Mulai dari beton cor yang ambruk, tiang penyanggah yang rubuh hingga girder yang jatuh. Kasus ambruknya infrastruktur Jokowi ini sudah menewaskan 11 orang dan melukai 22 orang lainnya," jelas Neta dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (18/4).

Ironisnya, lanjut dia, polisi terkesan kurang serius menangani kasus-kasus tersebut. Terbukti hingga kini belum ada satu pun dari 16 kasus ambruknya infrastruktur Jokowi itu yang dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Polisi hanya selalu mengatakan, sedang melakukan pendalaman, meski sudah menetapkan sejumlah tersangka," tekan Neta.

"Bisa jadi, sikap polisi yang kurang serius ini tidak menimbulkan efek jera dan kasus infrastruktur Jokowi yang ambrol terus berulang. Dimulai dari ambrolnya Proyek LRT di Palembang pada Agustus 2017 hingga ambruknya Proyek Tol Bitung pada 17 April 2018 yang menewaskan 2 orang," sambungnya.

IPW berharap polisi bekerja cepat dan serius menuntaskan kasus ambruknya 16 proyek infrastruktur Jokowi ini. Sehingga kasusnya bisa terungkap di pengadilan, apakah ada sabotase atau hanya faktor kelalaian.

"Dengan dituntaskannya kasus ini ada efek jera dan muncul kehati hatian dalam menyelesaikan proyek proyek itu secara profesional," tegasnya.

Neta melanjutkan, ambrolnya 16 proyek infrastruktur Jokowi itu memunculkan 5 dampak negatif. Pertama, akan merusak citra Jokowi karena dianggap terlalu ambisius. Kedua, merugikan keuangan negara. Ketiga, kekhawatiran sabotase. Keempat, standar keamanan proyek itu seperti diabaikan. Kelima, memunculkan kekhawatiran masyarakat jika melintas di sekitar proyek tersebut.

"Dalam menangani kasus ambrolnya 16 proyek infrastruktur Jokowi ini, polisi sebenarnya bisa mengenakan pasal berlapis. Bahkan bisa mengenakan UU 22/2009 tentang lalulintas angkutan jalan yang menjerat tersangkanya dengan hukuman lima tahun penjara. Tapi sayangnya polisi masih masih bekerja lamban," tandasnya. [www.tribunislam.com



Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim -  Portal Muslim Terupdate ! 



Sajikan Info Unik, Menarik dan Populer
--------------------------------------------------------------
" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Baca Artikel Menarik Lainnya 



Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top