MANTAB ! Temuan Ombudsman, Faktanya : Gaji TKA Tiga Kali Lipat dari Tenaga Kerja Lokal

Baca Juga 

 

 Yes  Muslim  -  JAKARTA - Ombudsman RI merilis temuan bahwa para tenaga kerja asing (TKA) dibayar dengan gaji tiga kali lipat daripada gaji tenaga kerja lokal. Temuan lain 90 persen dari para TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pekerja kasar (buruh).

Ombudsman pun meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) agar ke depannya lebih memperketat syarat masuknya TKA ke Indonesia.

"Informasi di lapangan tenaga lokal hanya digaji sepertiga dari gaji TKA," ujar anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja, dan Kepegawaian, Laode Ida, di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Beberapa saran yang disampaikannya kepada Kemenaker adalah agar dibuat sistem teknologi informasi mengenai integrasi data penempatan dan pengawasan TKA. Kemenaker juga memastikan lokasi kerja TKA dalam izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya dan memberikan sanksi terhadap perusahaan pemberi pekerjaan kepada TKA, yang melanggar aturan.

"Harus ada pelatihan alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja lokal sehingga tenaga lokal sudah terampil maka TKA dipulangkan ke negara asal," tuturnya.

Ia menambahkan, harus ada transparansi dalam membayar upah TKA melalui bank nasional . Pasalnya, derasnya arus TKA ke Tanah Air menyebabkan kerugian negara. Hal itu disebabkan upah para pekerja asing
langsung dibayarkan ke negara asal.

"Pembayaran gaji mereka langsung dibayarkan ke negara asal oleh perusahaan perekrut," katanya.

Ombudsman memetakan adanya 10 daerah yang menjadi wilayah dengan jumlah TKA terbanyak di Indonesia. Sepuluh daerah tersebut adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua Barat.

"Ini wilayah dengan konsentrasi tenaga kerja asing paling banyak," kata Laode.

Temuan-temuan di atas merupakan hasil investigasi independen yang dilaksanakan Ombudsman RI terkait permasalahan TKA di dalam negeri. Namun demikian, pihaknya tidak merilis jumlah pekerja asing di tiap-tiap wilayah tersebut.

Ia mengatakan, 90 persen dari para TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pekerja kasar yang bekerja di pabrik smelter. "Tenaga kerja asing itu semestinya level supervisor atau manajer. Tapi ini 90 persennya malah bertopi kuning (pekerja kasar)," ungkap Laode.  (Sumber: Republika)



GILE!!! Temuan Ombudsman: Gaji TKA Tiga Kali Lipat dari Tenaga Kerja Lokal https://bit.ly/2JuabYK  pic.twitter.com/DiboCuQEVP
Emang...sayakan pernah 2 bln kerja yg ada TKA Cinanya. Kang masak dapur aja ampe diimpor dr mereka. Beda gaji ama kang masak dr kita hampir 10xlipat. Ape lagi yg lain.


[Simak video paparan temuan Ombudsman RI terkait serbuan TKA]





Hasil Investigasi Ombudsman RI: TKA dari China Deras Sekali Tiap Hari Masuk



Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Tanah Air. Investigasi dilakukan pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Hasilnya, Ombudsman RI menemukan ada ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan

"Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskill labor (tanpa keterampilan),"

kata Komisioner Ombudsman RI Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis (26/4/2018).

Laode mengatakan, pada umumnya para TKA asing tersebut bekerja di proyek-proyek yang investasinya memang berasal dari negara mereka. Mereka juga mendapatkan bayaran lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal.

"Jalur Cengkareng-Kendari saja, di pagi hari, arusnya 70-80 % penumpang Lion Air dan Batik Air itu tenaga kerja asing," kata Laode.

Laode sudah menyampaikan hasil temuan Ombudsman RI ini kepada lembaga terkait, yakni Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisian, hingga Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM). Menurut Laode, lembaga-lembaga terkait tersebut akan segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI.

Sumber: Kontan.co.id



Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim -  Portal Muslim Terupdate ! 



Sajikan Info Unik, Menarik dan Populer
--------------------------------------------------------------
" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Baca Artikel Menarik Lainnya 



Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top