Di Malaysia Pemimpinnya Prihatin Potong Gaji Pejabat, Di Sini Jor-Joran Gaji Padahal Utang Meroket

Baca Juga 


Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Dewan Pengarah, Megawati mendapat gaji Rp 112.548.000/bulan.

Anggota Dewan Pengarah digaji Rp 100.811.000/bulan.

BPIP adalah badan baru bentukan Presiden Jokowi. Di era sebelumnya tidak ada. Padahal dulu waktu kampanye konon mau pemerintahan yang ramping agar bisa berhemat uang negara. Tapi sekarang malah bikin-bikin jabatan baru dengan gaji gede-gedean. Padahal utang meroket, ekonomi rakyat sulit. Bukannya prihatin dengan kondisi rakyat kecil, malah seakan berpesta pora di atas penderitaan dan kesulitan hidup rakyat.

Bandingkan dengan pemimpin Malaysia yang baru.

Malaysia Utang Rp3.593 T, Mahathir Potong Gaji Menteri

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad langsung mengumumkan memotong gaji seluruh menteri kabinetnya sebesar 10 persen. Pengumuman itu disampaikan Mahathir seusai sidang kabinet pertama di Putrajaya, Rabu (23/5/2018).

"Ini menunjukkan bahwa kami perhatian pada masalah finansial di negeri ini," kata Mahathir seusai sidang kabinet kepada wartawan seperti dilansir Channel News Asia.

Mahathir menyatakan pemotongan gaji menteri dilakukan untuk mengurangi utang pemerintah yang mencapai lebih dari satu triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun) atau sekitar 65 persen Produk Domestik Bruto (GDP) Malaysia.

Eks Perdana Menteri Najib Razak sebelumnya mengatakan utang negara di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 55 persen dari GDP Malaysia. Namun Mahathir menyatakan banyak data keuangan di pemerintahan sebelumnya dipalsukan.

Link: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180523132954-106-300602/malaysia-utang-rp3593-t-mahathir-potong-gaji-menteri

***

Begitulah seharusnya pemimpin. Prihatin dan peka dengan kondisi.

Maka sangat tepat apa yang disampaikan Mardani Ali Sera, bahwa kondisi Indonesia yang seperti ini harus diakhiri dengan #2019GantiPresiden. Sebagaimana di Malaysia, rezim lama akhirnya tumbang oleh oposisi.

"Rakyat sedih dengar Keppres tersebut ditengah kondisi bangsa seperti ini. Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya."

"Perlu pemerintahan yang baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah," demikian disampaikan Mardani Ali Sera.



Pengarah BPIP yang Digaji Rp 100 Juta: Mahfud MD-Syafii Maarif-Said Aqil-Mar'uf Amin-DLL




Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ketua Dewan Pengarah, Megawati mendapat gaji Rp 112.548.000/bulan.

Anggota Dewan Pengarah digaji Rp 100.811.000/bulan.

Berikut para anggota dewan pengarah BPIP:

1. Try Sutrisno
Tri Sutrisno adalah Wapres ke-6 periode1993-1998. Sebelum diangkat jadi Wapres, ia merupakan Panglima ABRI.

2. Ahmad Syafii Maarif
Syafii Maarif merupakan Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005. Ia kini aktif di berbagai kegiatan keagamaan.

3. Said Aqil Siradj
Saat ini Aqil merupakan Ketua UmumPBNU.

4. Ma'ruf Amin
Ma'ruf saat ini menjadi Ketua Umum MUI. Sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Penasihat Presiden 2007-2014. Selain menjabat Ketum MUI, ia juga menjabat Rais Aam PBNU.

5. Mahfud MD
Mahfud MD merupakan Ketua MK 2008-2013. Selepas menjadi Ketua MK, ia sempat jadi timses Prabowo-Hatta.

6. Sudhamek
Namanya dikenal sebagai pelaku bisnis yang handal. Ia membesarkan GarudaFood Group. Saat ini ia menjabat juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)

7. Andreas Anangguru Yewangoe
Ia merupakan seorang pendeta, dosen dan teolog Kristen Protestan.

8. Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Ia di BPIP menjabat Sekretaris. Selain sebagai tokoh Bali, ia juga tokoh Hindu.

Sumber: Detikcom



***

Badan ini pertama dibentuk oleh Presiden Jokowi pada 19 Mei 2017 dengan nama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), lalu pada 28 Februari 2018 diganti namanya menjadi Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila (BPIP) setingkat Menteri. Tujuannya: Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

***

Baru tahu Pancasila itu menghambur-hamburkan duit rakyat...ckckck

Koar-koar "Saya Pancasila" ujungnya seperti ini???

ASTAGHFIRULLAH... di saat ekonomi rakyat sulit. Kok tega ya makan duit rakyat 100 juta/bulan?

Kerjanya apa kok digaji segede gitu? Hasil kerjanya apa buat rakyat? Apa ini bukan korupsi terselubung?









Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim -  Portal Muslim Terupdate ! 



Sajikan Info Unik, Menarik dan Populer
--------------------------------------------------------------
" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Baca Artikel Menarik Lainnya 



Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top