Aliran Sesat Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Baca Juga 

Aliran Sesat Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam
 



Jakarta, kabarsatu --Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) keberatan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal kolom agama di KTP elektronik yang dikosongkan bagi jemaah Ahmadiyah. Mereka minta dalam kolom agama ditulis Islam.

"Kami meminta dicatat sesuai keyakinannya, yaitu agama Islam. Ini merupakan kewajiban pemerintah dan hak kami sebagai warga negara," kata Juru Bicara dan Sekretaris Pers Pengurus Besar JAI Yendra Budiana dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Juli 2017 seperti dikutip dari tempo

Yendra menuturkan komunitas Ahmadiyah di Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menolak syarat penerbitan KTP elektronik yang diminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, karena syarat tersebut melanggar hukum.

"Tak sesuai ketentuan prosedur penerbitan KTP elektronik dan tak berlaku umum atau hanya untuk komunitas Ahmadiyah saja."

Seperti diketahui bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Ma'ruf Amin menegaskan Ahmadiyah adalah ajaran agama yang menyimpang serta sesat. Alasan utamanya yakni mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad.

"Ahmadiyah itu merupakan kelompok menganut paham menyimpang, mengakui nabi setelah nabi Muhammad SAW," ujar Ma'ruf saat rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis(17/2/2011) malam.

Karena dianggap sebagai kelompok sesat, tidak hanya MUI yang mengecamnya, tapi seluruh dunia mulai dari OKI dan sebagainya.

 "Ahmadiyah menyimpang dari hukum dan standar cara berpikir," jelasnya.

Untuk itulah, MUI mengusulkan kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan. Ma'ruf juga menilai bahwa Ahmadiyah harus dikategorikan sebagai kelompok non muslim. Serta melanggar Undang-undang karena telah melanggar UU Penodaan Agama.

"Ahmadiyah harus dinyatakan sebagai kelompok non muslim, sehingga ada penyelesaian tidak ngambang terus," jelasnya seperti dikutip dari tribunewscom

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengatakan dirinya mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Hal ini menyusul adanya laporan ke Ombudsman Republik Indonesia dari jemaah Ahmadiyah di Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

"Secara prinsip, perlu saya katakan bahwa enam agama itu harus tercantum dalam e-KTP. Untuk mereka yang memiliki kepercayaan berbeda, kolom agama bisa dikosongkan," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan saat ditanya soal jemaah Ahmadiyah yang belum mendapat KTP, Senin, 24 Juli 2017.[tribunews/tempo/fatur]

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top