Perpu Pembubaran Ormas Beri hak "Kesewenang-wenagan" kepada Kemenkum HAM dan Kemendagri bubarkan ormas

Baca Juga 


Perpu Pembubaran Ormas Beri hak "Kesewenang-wenagan" kepada Kemenkum HAM dan Kemendagri bubarkan ormas
 



KabarViral - Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat memberikan kewenangan bagi sejumlah kementerian untuk membubarkan ormas.

Terdapat dua kementerian yang mendapatkan izin membubarkan ormas dari Perppu tersebut, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri.

"Organisasi mana bukan hari ini nanti akan disampaikan oleh lembaga yg mengeluarkan izin. Yang mengeluarkan nanti di Kementerian Hukum dan HAM dan sebagian nanti di yayasan di Kementerian Dalam Negeri," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di Kantornya, Jln Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/7).

Dia menjelaskan akan meneliti laporan dan data aktivitas ormas-ormas. Jika ada ormas yang aktivitasnya dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, maka Kemenkum HAM bisa mencabut izinnya. Hal itu diatur dalam perubahan dalam Pasal 62 UU Ormas.

Kewenangan serupa diberikan kepada Kemendagri. Sebab, menurutnya, banyak juga yayasan yang mendaftar dan mendapat surat izin dari Kemendagri.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan di UU Ormas. Merujuk pada Pasal 67 ayat (2) UU Ormas menyebutkan pencabutan izin Ormas dapat dilakukan pemerintah melalui pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA).

"Lembaga yang mengeluarkan izin akan meneliti itu mendapatkan laporan dari berbagai pihak akan mendapatkan data-data aktual aktivitas di lapangan bagaimana bukti-buktinya nyata, baru lembaga yang mengeluarkan izin itu mengatakan 'eh lu ternyata tidak konsisten dengan perjanjian dulu, maka saya cabut izinnya," terangnya.

Kendati demikian, Wiranto berdalih Perppu ini tidak akan membatasi kebebasan warga negara untuk membentuk dan mendirikan organisasi. Tercatat, masih ada 344.039 ormas di seluruh Indonesia dan mendapat izin dari Kemendagri dan Kemenkum HAM.

"Pemerintah memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk berkelompok untuk membuat organisasi. Tapi catatannya adalah jangan sampai kebebasan disalahgunakan dan itu sudah aturan yg sangat normatif ya," tutupnya. -kabarviral/merdeka

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top