Tokoh, Partai, Politisi, Ormas, LSM Menolak Perppu Ormas, Produk Rezim Represif Anti Islam

Baca Juga 


Tokoh, Partai, Politisi, Ormas, LSM Menolak Perppu Ormas, Produk Rezim Represif Anti Islam
 



KabarViral - Pemerintah telah membacakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai perubahan atas UU 17/2013. Hal ini menuai banyak penolakan dan kecaman dari kalangan tokoh, ormas, LSM, dan dari kalangan masyarakat khususnya umat islam sendiri.

Secara hukum perppu ormas ini ngawur

Diumumkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 (Ormas), mendapat tanggapan Haris Azhar, pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru. "Rezim ini hobi bikin Perppu," katanya sembari tertawa.

"Perppu demi  Perppu muncul. Perppu itu hanya untuk keadaan mendesak. Dalam Konstitusi kita disebut sebagai 'keadaan genting'," kata Haris Azhar, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kepada Tempo, Rabu, 12 Juli 2017. Ia pun lebih khusus kemudian menyikapi soal Perppu Ormas ini.

MS Ka'ban ajak seluruh anggota DPR RI tolak perpu ormas

Anggota DPR RI dihimbau agar menolak secara ramai-ramai Perppu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo. Selain tidak ada kegentingan, Perppu ini juga dinilai mencederai demokrasi yang ada di Indonesia.

"Saudara-saudara DPR RI yang terhormat, tolong tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang sangat otoriter ini mencederai demokrasi," ajak mantan Menteri Kehutanan, MS Ka'ban di akun Twitter pribadi miliknya.

Yusril: Perppu Ormas Lebih Kejam dari Penjajah Belanda dan Orba

Pakar Hukum Tata Negara yang juga pengacara Hibut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, terus mengkritik sikap pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas.

Kali ini, Yusril menyebut Perppu Ormas lebih kejam daripada penjajahan Belanda, orde lama dan orde baru. Yusril memulai paparannya dengan menyebut masih banyak warga bahkan pimpinan ormas Islam yang mengira Perppu ini adalah Perppu tentang Pembubaran HTI.

PBNU khawatir perpu ormas bisa mengarah ke bentuk negara otoriter

 Meski mendukung terbitnya Perppu 2/2017 tentang Ormas, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menilai ancaman hukuman dalam perppu tersebut terlalu berlebihan.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PBNU, Rumadi Ahmad menilai ancaman hukuman seumur hidup bagi anggota ormas yang dinilai melanggar Pancasila kurang tepat.

"Di dalam Perpu ada ancaman berlebihan, seperti adanya hukuman seumur hidup, 20 tahun, hukuman tambahan, ini kan berlebihan," kata Rumadi saat diskusi Solusi Akurat bertajuk 'Perppu Ormas: Ancaman Bagi Demokrasi?' di Puang Oca, Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (16/7).

Hidayat Nur Wahid Khawatir perpu ormas bakal jadi pasal karet

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) bersifat subyektif. Perpu tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menafsirkan dan membubarkan ormas tanpa ada mekanisme pengadilan.

"Sangat subyektif, sangat pasal karet, dan memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah memberikan tafsir, vonis hukum, serta mencabut dan membubarkan tanpa ada mekanisme," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Menurut Hidayat, penerbitan Perpu Ormas tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penerbitan Perpu seharusnya spesifik terkait dengan kondisi yang genting dan memaksa. Apalagi Perpu ini untuk mengganti undang-undang yang baru disahkan pada 2013.


 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas) banyak mendapat respon kontra dari berbagai pihak. Termasuk Ketua Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.

"Habib sangat menolak Perppu ini," kata Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.


Menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), sebanyak lebih dari 17 ormas Islam bersatu membentuk Forum Koordinasi Ormas untuk Hak Berserikat dan Keadilan (Forum Ormas Penolak Perppu).

Forum menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Lintas Ormas dan Lembaga Dakwah yang tidak setuju dengan Perppu Ormas di Aula AQL, Tebet, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.30-21.00 WIB, Jumat (14/07/2017) kemarin seperti dikutip dari Hidayatullah.

Koordinator Forum, Dr Jeje Zaenudin, menyampaikan, rapat itu antara lain merekomendasikan perlunya upaya hukum dalam menolak Perppu Ormas.


Partai Demokrat akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, penerbitan perppu tersebut tidak memenuhi syarat kegentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

"Tak ada alasan yang genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945," kata Hinca kepada Kompas.com, Selasa (13/7/2017).


Buruh menolak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Hal ini ditegaskan Ketua FSPMI Sumatera Utara Willy Agus Utomo pada Jumat (14/7). Menurut Willy Agus Utomo, sikapnya ini senada dengan Presiden KSPI Said Iqbal.

"Perppu Ormas menandakan pemerintah yang berkuasa sedang takut dengan rakyatnya sendiri,  pemerintah hanya mengurusi hal hal yang menakut nakuti rakyat. Apa bila pemerintah terus menekan rakyat,  sebaliknya rakyat akan bertindak dan bersatu. Kita tegas tolak Perppu Ormas tersebut," tegas Willy Agus Utomo.


Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bersatu menggelar aksi unjuk rasa, di samping Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (16/7/2017).

Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.



Forum Aliansi Muslim Kalbar Tolak Perppu Pembubaran Ormas




-kabarviral/ibnu

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top