Walikota Solo Sedang Memburu PNS yang Menjadi Anggota HTI

Baca Juga 


Walikota Solo Sedang Memburu PNS yang Menjadi Anggota HTI
 

Islamedia Walikota Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo, mengungkapkan sedang dalam proses penyisiran kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN)  atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terindikasi sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Jika ada ANS atau PNS Solo terlibat HTI, Fransiskus akan segera dilaporkan ke pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Ya kita kan sampai hari ini belum mengerti atau belum tahu siapa saja ASN di Solo yang terlibat ormas itu. Belum tahu saya. Ya kalau Mendagri ada himbauan PNS terlibat HTI disuruh mundur dari status kepegawaiannya, ya data akan kami laporkan. PNS kan yang menangani Kementerian PAN dan RB," ujar Walikota Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo seperti dilansir kiblat, selasa(25/7/2017).

Menurut Fransiskus saat ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkot Solo melakukan penyisiran ASN  atau PNS  di Solo yang jumlahnya mencapai 6.300 orang untuk menelusuri kemungkinan adanya keanggotaan HTI. Penyelidikan itu dilakukan dalam seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Merujuk Pasal 4 poin 3, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS dilarang mengikuti organisasi internasional tanpa izin pemerintah, sementara HTI merupakan salah satu organisasi lintas negara dan resmi dibubarkan Pemerintah.

Pasca pencabutan badan hukum HTI dan pembubaran ormas ini, Kementerian Dalam Negeri menegaskan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam struktur Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, harus segera mengundurkan diri dari status Aparatur Negara.

Begitu juga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mulai mendata dosen Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi anggota HTI. Kementerian PAN dan RB sudah mengetahui adanya indikasi kuat PNS yang tergabung dalam HTI, terutama di kalangan dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Pembubaran HTI disebabkan ormas tersebut mengusung ideologi khilafah Islamiyah yang dianggap oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila. Pencabutan badan hukum dan Pembubaran ormas HTI bersumber pada Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPPU nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.[islamedia]

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions
Daftar Artikel Terbaru Lainnya 




" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top