Kominfo Buka Blokir, Bos Telegram Tegaskan Tak Akan Buka Data Pengguna

Baca Juga 

Kominfo Buka Blokir, Bos Telegram Tegaskan Tak Akan Buka Data Pengguna
 



Jakarta, Kabarsatu -- Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai kesepakatan dengan Telegram terkait penanganan konten negatif. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berjanji untuk membuka kembali layanan Telegram pekan depan.

Janji tersebut diutarakan oleh Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Bersama CEO Telegram Pavel Durov, pihaknya mengaku sedang menyelesaikan detail penanganan konten negatif di Telegram.

"Pekan depan sudah dinormalisasi," ujar Semuel di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/8).

Sementara itu, Durov yang datang sendiri menemui Menkominfo Rudiantara dan jajarannya mengatakan pertemuan ini ditujukan untuk membahas teknis penanganan konten negatif, terutama terkait terorisme.

Langkah yang diambil adalah dengan membuka jalur komunikasi khusus yang menghubungkan langsung pemerintah dengan pihak Telegram.

"Kita harus siapkan langkah-langkah untuk menormalisasi atau unblock dalam satu minggu," kata Durov yang berpakaian serba hitam.

Pendiri Telegram tersebut menuturkan kesepakatan ini akan membuat jalur komunikasi lebih efisien ketimbang sebelumnya. Salah satu sebabnya adalah hadirnya moderator berbahasa Indonesia yang akan mengawasi aduan dari Kemenkominfo di kanal khusus tadi.

"Kami sudah membentuk kanal langsung yang akan membantu tim Menkominfo melaporkan konten yang membahayakan publik ke moderator kami sehingga waktu yang dibutuhkan akan berkurang secara signifikan," jelas Durov.

Namun Durov memberi penekanan bahwa kanal yang akan diawasi ketat hanya berlaku pada konten yang terdapat di kanal publik, tidak di kanal percakapan pribadi.

Selain itu, Durov juga berjanji akan bekerja dengan komunitas lokal untuk menindak permintaan pemerintah.

Sebagai layanan komunikasi yang mengutamakan keamanan, Telegram bersikeras tak akan membuka segala data yang berkaitan dengan privasi penggunanya. CEO Telegram Pavel Durov menegaskan hal itu sekalipun yang meminta adalah pemerintah Indonesia.

"Fondasi dasar Telegram adalah 100 persen komunikasi privat. Itu alasan perusahaan ini ada," tukas Durov dalam konferensi pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Selasa (1/8).

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup banyak menggunakan layanan Telegram. Itu sebabnya ketika pemerintah menutup layanan situs web Telegram beberapa waktu lalu, protes mengalir cukup deras dari masyarakat.

Durov mengaku pentingnya Indonesia sebagai salah satu pasar Telegram di dunia. Ia mengatakan saat ini ada 20.000 pengguna yang bergabung ke layanan Telegram setiap harinya, sementara angka pendaftar baru per hari di level global mencapai 600.000.

"Jadi kami tidak akan membuat pengecualian untuk negara tertentu bahkan ke negara indah seperti Indonesia," imbuh Durov.

Pria asal Rusia tersebut mengatakan satu-satunya alasan yang membuat dirinya datang ke Indonesia adalah pembahasan penanganan konten terorisme. Menurutnya, Telegram masih mengutamakan prinsip privasi.

"Dan kalau kami menerima permintaan seperti itu, saya tak akan ada di sini hari ini. Itu bukan sesuatu yang bisa didiskusikan secara terbuka dengan pemerintah," tegasnya.

Kendati demikian, Durov mengaku sebagai layanan komunikasi publik, Telegram punya tanggung jawab dalam menangani konten bermasalah yang berseliweran di platform mereka, termasuk di Indonesia.[cnn/fatur]

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

SHARE ARTIKEL INI 


Baca Artikel Menarik Lainnya 

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top