TERUNGKAP! DKI-Pengembang Reklamasi TERNYATA Teken Kontrak 30 Tahun di Era Djarot!

Baca Juga 






  Yes  Muslim  - 
  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional atau BPN membatalkan sertifikat hak guna bangunan bangunan (HGB) di pulau reklamasi.

Ternyata Pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat telah meneken perjanjian kerja sama dengan PT Kapuk Naga Indah sebelum HGB terbit.

Dikutip dari TEMPO, naskah perjanjian yang salinannya diperoleh pihak TEMPO tersebut berisi penjelasan perjanjian kerja sama itu dengan PT Kapuk Naga Indah, pengembang reklamasi Pulau D.

“Salah satu dasar penerbitan HGB Pulau D adalah perjanjian kerja sama antara pemerintah DKI dan pengembang,” kata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Kasten Situmorang, di kantornya beberapa waktu lalu.

Perjanjian tentang pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan lahan itu ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Surya Pranoto Budihardjo, dan Direktur PT Kapuk Naga Indah Firmantodi Sarlito pada 11 Agustus 2017.

Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat HGB Pulau D pada 24 Agustus 2017. Sertifikat HGB keluar setelah,
pada hari yang sama, PT Kapuk Naga Indah membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp 483,5 miliar.

Perjanjian itu diteken di masa kekuasaan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Presiden Joko Widodo melantik Djarot sebagai Gubernur definitif  DKI Jakarta sisa periode 2012-2017, pada 16 Juli 2017.

Pelantikan itu  menyusul status gubernur sebelumnya, Basuki  Tjahaja Purnama atau Ahok, yang divonis hakim dua tahun penjara atas perkara penodaan agama.

Perjanjian kerja sama antara pemerintah DKI dan pengembang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

Naskah perjanjian yang salinannya diperoleh TEMPO antara lain menyebutkan bahwa Kapuk Naga Indah berhak menjaminkan HGB di atas HPL Pulau D dan melakukan perbuatan hukum lainnya, termasuk melaksanakan akta jual-beli dengan pihak ketiga.

“Pihak kedua wajib membayar pajak, retribusi, dan uang pemasukan kepada pihak pertama (pemerintah DKI) sesuai dengan ketentuan peraturan,” demikian bunyi salah satu klausul perjanjian itu.

Saefullah enggan mengomentari perjanjian kerja sama itu. “Tanya Pak Gubernur saja,” ujar dia di Balai Kota, Selasa 9 Januari 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak mau berkomentar panjang. Ihwal kemungkinan Kapuk Naga Indah menggugat pemerintah karena dianggap melanggar perjanjian itu, Anies hanya mengatakan, “Soal DKI dengan pihak lain itu urusannya DKI.”

Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, juga belum memberikan pernyataan soal perjanjian kerja sama itu.

Sumber: TEMPO 


sebelumnya : 

WADUH! BPN Tolak Permintaan Anies Batalkan HGB Pulau Reklamasi, ADA APA?




[PORTAL-ISLAM.ID] Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan semua hak guna bangunan (HGB), yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi.

"Kami sudah menerima dan mempelajari. Hasilnya, tak bisa kami batalkan," ujar Kepala BPN/Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018, seperti dilansir Tempo.co.

Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Kepala BPN Sofyan Djalil terkait dengan pulau reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut terlampir hal permohonan kepada Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan semua HGB, yang diberikan kepada pihak ketiga atas semua pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, D, dan G.

Surat tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2 itu bertanda tangan Anies Baswedan. Dalam surat itu tercantum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN sudah sesuai dengan administrasi pertanahan. "Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum," tuturnya.

Link: https://bisnis.tempo.co/read/1049158/bpn-tolak-permintaan-anies-batalkan-hgb-pulau-reklamasi

***

Penolakan BPN ini menimbulkan TANDA TANYA luas publik.

"Makin jelas siapa yang berpihak ke siapa," ujar mantan Stafsus Menteri ESDM Muhammad Said Didu‏ melalui akun twitterya @saididu, menanggapi penolakan BPN.

"Mental jd kacung aseng penghianatnya ada diaparatur negara yg pro aseng mrka tdk peduli dg nasib nelayan & bahaya cinanisasi," komen akun @agussusenoitonk.


padahal : 

Sesuai Peraturan Menteri Agraria, Kepala BPN Bisa Cabut Sertifikat HGB Pulau Reklamasi




 JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 3 pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G.

Surat permohonan pembatalan dikeluarkan pada 29 Desember 2017 dengan nomor surat 2373/-1.794.2 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Konsekuensi dari pencabutan HGB tersebut, Pemprov DKI harus mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Ro 483 miliar. Pemprov DKI telah menyatakan siap mengambil risiko tersebut dengan mengembalikan BPHTB.

Namun Kepala BPN Sofyan Djalil menolak permintaan pencabutan HGB pulau C, D, dan G. Sofyan mengatakan, HGB tidak bisa dicabut begitu saja karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurutnya, HGB untuk ketiga pulau reklamasi itu telah ditetapkan di atas Hak Pengelolaan Lahan(HPL) dan telah digunakan.

Dia menyebut, HGB pulau reklamasi tersebut sudah sah sesuai hukum pertanahan di Indonesia sehingga Pemprov DKI tidak bisa membatalkan begitu saja. Dia justru menyarankan agar Pemprov DKI mengajukan gugatan ke PTUN. Jika dikabulkan, Sofyan siap mencabut HGB 3 pulau tersebut.

"Tapi sebagaimana keputusan administrasi kalau Pemda tidak sepakat dengan kami Pemda bisa menggugat kami di PTUN. Keputusan peradilanlah yang kami hargai," kata Sofyan, Rabu (10/1).

Tapi sebenarnya, apabila merujuk pada Peraturan mengenai pencabutan HGB, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Kepala BPN bisa mencabut HGB setelah ada pengajuan permohonan pembatalan dari pejabat yang berwenang.

Seperti tertuang dalam Bagian Kedua Pasal 106 disebutkan bahwa permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Berikut bunyi lengkap pasal yang 106 Permen Agraria nomor 9 tahun 1999:

Bagian Kedua

Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad Hukum Administratif

Pasal 106

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

(2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 107

Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;
d. Kesalahan objek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif. 

Jadi apabila merujuk pada Permen ini, Kepala BPN bisa mencabut HGB Pulau Reklamasi tanpa perlu ada pengajuan ke pengadilan.Tapi entah mengapa Kepala BPN memilih meminta Pemprov DKI mengajukan gugatan ke pengadilan.

Bisa jadi Kepala BPN belum melihat rujukan Permen ini. Semoga saja begitu, bukan karena dugaan lain. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan lanjutan dari Kepala BPN.

Sumber: Kumparan



Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim -  Portal Muslim Terupdate ! 



Sajikan Info Unik, Menarik dan Populer
--------------------------------------------------------------
" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Baca Artikel Menarik Lainnya 



Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top