Kantor nya diserang, Pimpinan Radar Bogor Tak Kan Minta Maaf Pada Megawati

Baca Juga 






  Yes  Muslim  - Harian Radar Bogor tidak akan melayangkan permintaan maaf terkait pemberitaan berjudul “Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp112 juta” yang dimuat pada Rabu (30/5).


Seperti ini [Video] Massa PDIP Marah di Kantor Radar Bogor, Staf Dipukul








CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu menilai berita yang menyinggung Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sudah diberitakan seluruh media. Terlebih hak keuangan Megawati tertulis dalam Perpres 42 Tahun 2018.

Sebelumnya Hazairin telah menjelaskan bahwa pemberitaan tersebut telah diberitakan oleh media lain. Kata “Ongkang-Ongkang Kaki” dikutip dari ucapan Amien Rais yang juga telah dimuat banyak media.





“Kami tidak minta maaf mengenai pemberitaan. Itu semua fakta, kecuali ilustrasi,” ujar Hazairin dalam acara Kabar Malam TVOne, Sabtu (2/6).

Seperiti diberitakan jawapos.com massa simpatisan partai berlambang kepala banteng itu kembali mendatangi Kantor Radar Bogor, Jumat (1/6). Kedatangan massa itu dipimpin tokoh PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya dan anggota Fraksi PDIP DPR Diah Pitaloka.

Tuntutannya tetap sama dengan apa yang mereka lakukan pada Rabu (30/5) yakni Radar Bogor harus minta maaf atas penerbitan infografis tentang gaji Megawati Soekarnoputri sebagai ketua BPIP. Mereka menilai infografis tersebut sangat tendensius. [rakyatmerdeka][www.tribunislam.com



Kantor Radar Bogor Diserang, Polisi Ingin Diselesaikan Secara Kekeluargaan



Merespons aksi penyerangan yang dilakukan kader dan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke kantor Surat Kabar Radar Bogor, sejumlah Jurnalis se-Bogor Raya menggelar aksi solidaritas di depan Mapolres Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/6/2018).





Pada aksi solidaritas tersebut, para wartawan yang tergabung dalam berbagai asosiasi profesi jurnalis diterima Kapolresta Bogor Komisaris Besar (Kombes) Pol Ulung SJ untuk berdiskusi. Dalam diskusi, Ketua Plt Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Arie Utama Surbakti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian yang dinilai banyak kalangan sebagai persekusi terhadap insan pers tersebut.

Arie menuturkan, karena merasa tidak terima dengan pemberitaan Koran Radar Bogor yang memuat tulisan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima gaji seratusan juta, PDIP mestinya dapat menyelesaikan masalah ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berita di halaman utama yang berjudul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta’ itulah yang membuat massa PDIP menggeruduk Kantor Radar Bogor.

Namun PDIP, kata Arie, mestinya dapat melakukan langkah awal dengan mengadukan Radar Bogor ke Dewan Pers untuk nantinya dapat dimediasi, jika memang dirasa telah melanggar kode etik jurnalistik.

“Intinya kami merasa prihatin masih terjadi hal-hal yang bersifat tidak mengindahkan proses pers,” kata Arie dalam diskusi di Mapolresta Bogor tersebut.

Sementara Pemimpin Redaksi Koran Radar Bogor, Tegar Bagdja, mengaku sempat kecewa dengan kinerja polisi yang terkesan diam dan lamban merespons kejadian penyerangan ke kantornya. Tegar mengatakan bahwa pihaknya masih menahan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum karena masih melihat situasi.

Namun dia merasa yakin bahwa polisi dapat dengan mudah menangkap pelaku penyerangan.


“Akan sangat mudah bagi Polresta Bogor mencokok satu persatu. Potensi calon tersangka itu banyak sekali… Kita belum melapor karena kita melihat situasi,” kata Tegar. Namun, pihak kepolisan sendiri yang diwakili Kombes Ulung lebih suka jika permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan ke ranah hukum.

Kombes Ulung mengatakan bahwa bisa saja hal tersebut diselesaikan dengan cara hukum, namun dia menganggap hal itu justru akan membuat keretakan secara sosial. Dan dia tidak menginginkan hal itu terjadi.

“Selesai secara hukum bisa-bisa aja. Tapi secara sosialnya susah juga nanti,” ujar Kombes Ulung.

Oleh karenanya, Kombes Ulung menyatakan bahwa Polresta Bogor siap untuk menjadi mediator antara Kader PDIP dan para Jurnalis, khususnya Radar Bogor untuk bertemu dan bersilaturahim.

“Mereka (kader PDIP) sudah membuka, kapan kita buka bersama,” ungkap Kombes Ulung.

Tindakan massa PDIP yang diberitakan telah merusak properti di Kantor Radar Bogor bahkan sampai memukul karyawan surat kabar tersebut, juga mendapat respons dari organisasi wartawan Muslim, Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Ketua Umum JITU, Muhammad Pizaro mengungkapkan, sudah semestinya PDIP belajar bagaimana bersikap terhadap media massa dan menjadi teladan sebagai partai penguasa.


“Jika selama ini PDIP suka mengkritik ormas-ormas yang bertindak anarkis, ujaran kebencian, tindak kekerasan dan berperilaku radikal, jangan sampai hal itu justru terjadi di tubuh PDIP sendiri,” kata Pizaro.

PDIP juga mestinya, ujar Pizaro, perlu belajar terhadap umat Islam Indonesia yang kerap menjadi bulan-bulanan media massa. Namun, ujarnya, umat Islam tidak pernah memakai cara-cara kekerasan sebagaimana dilakukan kader PDIP.

Pizaro mencontohkan beberapa kasus yang pernah dialami umat Islam, yakni penghinaan terhadap lafadz Laa ilaaha illallaah yang pernah dilakukan harian The Jakarta Post, pemberitaan miring Kompas terhadap Partai Islam Al-Jazair (FIS) pada 1997 dan yang lainnya.

“Begitu pula Front Pembela Islam (FPI) yang mendatangi Kompas, untuk melakukan klarifikasi terhadap framing (pembingkaian) berita Kompas yang dinilai anti terhadap Syariat Islam terkait kasus razia warteg saat Ramadhan di Kota Serang, Banten,” ungkap Pizaro.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon juga turut bereaksi. Dalam kunjungannya ke kantor Radar Bogor, Fadli menegaskan bahwa tidak seharusnya lembaga pers diteror.

“Tentu kita sangat prihatin atas apa yang terjadi kemarin di tempat ini. Kita boleh saja berbeda dan mungkin tidak suka atas satu pemberitaan. Tapi saya kira kita punya mekanisme,” ujar Fadli, saat berkunjung ke Kantor Radar Bogor, Jumat (1/6). [www.tribunislam.com





Kader PDIP Geruduk Radar Bogor, PUSHAMI Tagih Kapolri: Persekusi Diproses Tanpa Aduan





Menyikapi tindakan kekerasan yang dilakukan para kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kantor berita Radar Bogor, Aziz Yanuar dari Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) menagih janji Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.



“Kita menagih janji Kapolri tempo hari bahwa tidak ada tempat untuk pelaku persekusi,” kata Aziz Yanuar kepada Panjimas.com di Hotel Grand Alia Cikini, Jum’at (1/6).

Aziz menilai tindakan para kader dan simpatisan PDIP itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan cenderung provokatif.

Oleh karenanya, Aziz berharap adanya penindakan dari aparat penegak hukum. “Apalagi di situ ada pemukulan,” sambung Aziz.

Aziz juga menyayangkan sikap Kapolres Bogor Kota Kombes Ulung Sampurna Jaya yang menyebut belum ada pelanggaran pidana terkait aksi penggerudukan itu.


“Sejauh ini belum ada laporan (dari pihak Radar Bogor), dan sejauh ini kami menilai belum ada pelanggaran pidana (terkait geruduk massa PDIP ke kantor Radar Bogor pada Rabu (30/5/2018),” kata Ulung seperti dikutip detikcom, Jum’at (1/6/2018).

Menurut Aziz, sedikitnya ada tiga pasal yang bisa menjerat para pelaku kekerasan di kantor berita Radar Bogor, yaitu Pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan, Pasal 170 tentang tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Disitu jelas sudah ada pemukulan. Itu bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers,” tegas Aziz.

Jika aparat penegak hukum membiarkan para pelaku kekerasan berkeliaran, Aziz khawatir kejadian tersebut menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum terhadap pekerja pers.

“Khawatir akan ada tindakan-tindakan hukum main hakim sendiri yang dilakukan kepada pihak lain.” pungkasnya.


Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pernah menginstruksikan jajarannya agar tidak perlu menunggu laporan masyarakat terkait tindakan persekusi. Polisi bisa langsung menindak dan melakukan proses hukum terhadap pelaku tanpa harus ada pelaporan.

“Bisa diproses hukum (tanpa ada laporan), karena itu bukan delik aduan. Kalau polisi sendiri tahu, ya polisi akan kejar,” tutur Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai berbuka puasa di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, seperti dikutip Detikcom Jumat (2/6/2017) yang lalu.

Dia menjelaskan masyarakat tak boleh main hakim sendiri bila ada tindakan orang lain yang dirasa tak sesuai dengan hukum. Masyarakat harus melapor ke polisi agar pihak yang merugikannya itu ditindak.

“Tidak boleh melakukan langkah sendiri, misalnya menggeruduk. Apalagi membawa orang, itu sama saja dengan penculikan,” kata Tito.[www.tribunislam.com




Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

republished by Yes Muslim -  Portal Muslim Terupdate ! 



Sajikan Info Unik, Menarik dan Populer
--------------------------------------------------------------
" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Baca Artikel Menarik Lainnya 



Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Pinterest - Thumbler
Back to Top